PERJANJIAN DAMAI: PEMERINTAH KOLOMBIA DAN FARC

Kolombia adalah sebuah negara kaya sumber daya alam di Amerika Selatan. Namun demikian sumber daya alam yang kaya tersebut berada di tangan sekelompok penguasa atau tuan tanah yang menyebabkan begitu banyak petani miskin tidak memiliki tanah untuk bertani. Situasi inilah yang menjadi landasan perjuangan FARC, yakni memberikan tanah kepada kaum miskin Kolombia, supaya mereka bisa hidup. Perjuangan FARC ini sudah berlangsung selama 52 tahun dan telah memakan korban lebih dari 200.000 orang baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak FARC.

Pemerintahan Presiden Juan Manuel Santos menunjukkan bahwa tersendatnya pembangunan di Kolombia disebabkan oleh dua hal utama yakni narkotrafik dan pemberontakan FARC / ELN. Karena itu Juan Manuel Santos berusaha mengatasi rintangan besar negara tersebut.

Selama pemerintahannya, Presiden Santos bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk  membasmi narkotrafik. Usaha Santos ini mulai membawa hasil. Perkebunan tanaman koka semakin menurun bahkan aliran narkotrafik ke Meksiko dan negara-negara tetangganya mulai terputus. Meksiko yang menjadi tempat aliran narkoba dari Kolombia mengalami krisis karena kartel-kartel di Meksiko harus berebutan narkoba yang jumlahnya mulai terbatas. Tidak hanya itu, para kartel di Kolombia mulai memindahkan perkebunan koka mereka keluar Kolombia. Usaha Presiden Santos ini mendapat banyak kritikan, namun banyak orang menilainya sebagai sebuah keberhasilan. Paling tidak para kartel narkoba di Kolombia tidak memiliki akses yang kuat untuk berkuasa baik secara politis maupun secara ekonomis.

Perjuangan lain Pemerintahan Santos adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat Kolombia terutama daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum pemberontak yakni FARC dan ELN. Sejak tahun 2012 Santos mulai menekan para pemberontak dan saat-saat mereka sudah tertekan pemerintahannya memberikan kesempatan kepada FARC untuk melanjutkan perjuangan secara damai yakni lewat perundingan. Perundingan yang berlangsung selama 4 tahun tersebut dijalankan di Kuba sebagai negara yang dianggap netral. Dan hasil perjanjian damai tersebut ditandatangani secara resmi oleh Pemerintahan Kolombia dan wakil FARC pada tanggal 26 September 2016 lalu. Perjanjian damai ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kolombia dan dunia internasional.

Yang menarik dari perjanjian damai ini adalah isi perjanjiannya. Isi perjanjian damai tersebut dilihat oleh banyak kalangan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menjamin situasi damai di Kolombia. Apa saja isi perjanjian damai tersebut?

Pertama: Politik pembangunan pertanian yang terintegrasi. Alasan dasar perjuangan FARC sejak 52 tahun yang lalu adalah perjuangan mendapatkan tanah yang sebagian besar dimiliki dan dikuasai para tuan tanah. Karena itu, tema ini menjadi tema pertama yang dibahas antara FARC dan Pemerintahan Kolombia. Perjuangan reformasi agraria inilah yang mengakibatkan begitu banyak konflik di Kolombia. Politik pembangunan pertanian yang terintegrasi itu meliputi: akses dan penggunaan tanah, rencana pembangunan sosial, infrastruktur dan persediaan lahan pertanian, investasi yang menolong masyarakat tani berproduksi dan keamanan persediaan makanan. Keduanya juga sepakat untuk menyiapkan 3 juta hektar tanah untuk para petani yang tidak memiliki tanah atau yang memiliki tanah tetapi tidak cukup untuk menghidupi diri mereka. Juga keduanya sepakat untuk menyediakan 7 juta hektar bagi para petani yang menderita karena konflik yang terjadi selama ini. Tanah ini diberikan sebagai penebusan atas pengorbanan yang mereka alami selama ini karena aksi kekerasan.

Kedua: Partisipasi Politik. Pemerintah Kolombia memberikan peluang kepada FARC untuk mengubah cara perjuangan mereka dengan cara yang damai dan demokratis. FARC diminta untuk ikut aktif dalam partisipasi politik entah dengan membentuk partai politik atau mekanisme lain yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sedang mereka perjuangkan. Salah satu hal yang paling penting adalah menjamin keamanan para pemimpin FARC yang mengalihkan perjuangan mereka dalam partisipasi politik yang lebih demokratis. Tidak hanya itu, pemerintah Kolombia memberikan 16 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili daerah-daerah konflik selama 8 tahun ke depan. Selain itu pemerintah juga akan memberikan kepada partai politik yang mewakili FARC, sejak tahun 2018, 10 kursi di Dewan, walaupun mereka nanti kalah dalam pemilihan umum.

Ketiga: Mengakhiri konflik. Keduanya sepakat untuk mengakhiri perjuangan dan konflik senjata, serta FARC akan menyerahkan senjata mereka dan para gerilyawan FARC menjalani kehidupan sebagai masyarakat sipil biasa. Hal yang menarik di sini adalah pemerintah Kolombia akan menolong lebih dari 7000 anggota FARC yang selama ini kerjanya hanya mengangkat senjata, sekarang harus menjadi masyarakat sipil dan bertani atau menjalankan usaha lainnya. Bukti FARC mengakhiri konflik dinyatakan dalam penyerahan semua senjata yang dimiliki anggota FARC beserta data pemegannya, yang diberikan kepada wakil dari PBB selama 180 hari (6 bulan) sejak perjanjian damai ditandatangani.

Keempat: Masalah narkotrafik. Keduanya sepakat untuk menjalankan program penggantian tanaman daun koka, memanfaatkan kembali lahan-lahan yang selama ini dipakai untuk tanaman koka, penghentian konsumsi, produksi dan perdagangan daun koka. Masalah narkotrafik menjadi masalah yang sulit karena FARC dituduh oleh pemerintah Kolombia sebagai dalang narkotrafik di Kolombia, walaupun FARC menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Sebagai buktinya pemerintah akan bekerja sama dengan FARC untuk menggantikan tanaman daun koka dengan tanaman lainnya. Untuk diketahui, masih ada sekitar 96.000 hektar tanaman daun koka di Kolombia. Penggantian tanaman daun koka dengan tanaman lainnya akan dilakukan secara sukarela. Sementara ribuan hektar tanaman daun koka yang tidak diganti dengan tanaman lainnya akan dibasmi oleh pemerintah dengan penyemprotan dari udara.

Kelima: Korban konflik. Masalah yang paling krusial adalah tuntutan keadilan dari para korban konflik. FARC menolak diri mereka menjadi satu-satunya penyebab konflik yang harus menerima hukuman. Keduanya sepakat untuk membentuk sebuah badan khusus yang independen untuk menyelidiki pasukan FARC dan pasukan pemerintah yang terlibat dalam masalah kemanusiaan. Mereka yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan dalam kelompok tersebut adalah mereka yang bertanggung jawab atas sebuah tragedi kemanusiaan dan mereka yang secara tidak langsung melakukan kejahatan kemanusian. Keduanya sepakat untuk menghukum mereka yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan dalam tahanan pribadi dan tidak dibawa ke penjara. Mereka juga akan membentuk Komisi Keadilan dan Pencari Kebenaran bagi para korban yang hilang di kedua belah pihak. Juga mereka aka memberikan amnesti kepada para gerilyawan dan pasukan pemerintah yang tidak terlibat masalah kemanusiaan yang selama ini ditahan oleh kedua belah pihak.

Perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC merupakan sesuatu yang diidamkan masyarakat Kolombia. Implementasi perjanjian damai ini akan disaksikan oleh PBB dan beberapa organisasi internasional lain. Pemerintah Kolombia akan sesegera mungkin membuat UU yang bisa mengakomodir isi perjanjian tersebut. Sementara dari pihak FARC, mereka membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk kembali menjadi masyarakat sipil yang aman. Ini sebuah proses panjang yang harus mereka lalui, tetapi dengan dukungan dari pemerintah.

BSD, 30 September 2016

Salam perdamaian!

Benny Kalakoe