Tuesday, 13 February 2018

PEMERINTAH KOLOMBIA BERUSAHA MENANGKAP PEMIMPIN PEMBERONTAK ELN


http://www.vistazo.com
Kejaksaan Negara Kolombia mengeluarkan keputusan untuk menangkap para pemimpin ELN Ejército de Liberación Nacional (Pasukan Pembebasan Nasional) karena aksi pembunuhan terhadap tiga demobilisasi FARC dan perekrutan  secara paksa anak-anak di bawah umur untuk menjadi anggota ELN. Para pemimpin ELN yang diperintahkan untuk ditangkap yang dikenal dengan sebutan Komando Pusat ELN adalah:  Nicolás Rodríguez, alias "Gabino",  Eliécer Erlington Chamorro, alias "Antonio García"; Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán"; Rafael Sierra Granados, alias "Ramiro Vargas" dan Gustavo Aníbal Giraldo, alias "Pablito".

Kejaksaan Kolombia menyatakan bahwa pasukan pemberontak ELN bertanggung jawab atas kehilangan dan pembunuhan terhadap beberapa anggota FARC (pasukan pemberontakan yang sudah berdamai dengan pemerintahan Kolombia) dan juga atas perekrutan secara paksa terhadap 45 anak di bawah umur. Selain itu juga ELN bertanggung jawab atas berbagai aksi yang mengganggu komunitas adat di wilayah utara Kolombia.

Panglima militer Kolombia Jenderal Alberto Mejia menyakini bahwa para pemimpin tertinggi ELN yang dicari berada di Venezuela sehingga mereka tidak bisa melancarkan operasi penangkapan. Bahkan pemerintah Kolombia menyakini bahwa pasukan ELN dibantu oleh masyarakat Venezuela sehingga mereka memiliki kekuatan untuk melawan pasukan pemerintah.


Negara Kolombia menghadapi dua pasukan pemberontak  dalam negeri yakni FARC(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dan ELN. Pemerintah Kolombia sudah menandatangani perjanjian damai dengan FARC. Kesepakatan damai dengan ELN belum berjalan walaupun perjanjian damai sudah diusahakan dalam setahun terakhir. Perjanjian damai ini semakin sulit karena pasukan ELN dituduh oleh Kolombia mendapat dukungan dari negara tetangga Venezuela. Situasi ini membuat hubungan kedua negara semakin tegang dan perundingan damai sulit dilaksanakan.

Sumber: elcomercio.pe

BSD-Tangsel
Indonesia

Saturday, 10 February 2018

KETIKA SPANDUK KARTEL MASUK DI MEXICO CITY

Foto: elpais.com

Perang antar kartel di Mexico mungkin sudah sering kita dengarkan selama ini. Biasanya perang antar kartel tersebut terjadi di luar Mexico City (DF), yang merupakan ibukota Mexico. Masyarakat Mexico City (DF) hari Selasa  7 Februari digemparkan dengan terpancangnya spanduk Cartel Jalisco de Nueva Generacion (Kartel Generasi Baru Jalisco) di sebuah jembatan di jalan utama pinggiran ibukota tersebut, yang berisi ancaman untuk menghabiskan anggota kartel kelompok lain.

Kehadiran Cartel Jalisco de Nueva Generacion (CJNG) mengganggu rasa keamanan masyarakat Mexico City mengingat CJNG merupakan kartel yang menurut pemerintahan Amerika Serikat merupakan kartel terkuat di Mexico karena memiliki kekuatan hampir di seluruh wilayah Mexico dan memiliki jaringan internasional di berbagai negara dan benua.

Kehadiran spanduk yang ditandatangani dan ditulis dengan sangat rapih oleh CJNG tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pemerintahan Mexico dan lembaga-lembaga asing lainnya di kota tersebut. Pemerintahan kota Mexico City selama ini menyatakan bahwa kartel-kartel yang berada di negara Mexico tidak pernah masuk ke ibukota. Namun banyak orang menyatakan bahwa lapangan terbang di Mexico City yang juga merupakan pintu masuk dan keluar peredaran narkoba tidak mungkin tidak menjadikan ibukota sebagai salah satu tempat penting bagi kekuasaan kartel mereka. Dua orang penting dari Cartel Sinaloa de Joaquin “El Chapo Guzman” tahun lalu ditangkap di Mexico City. Ini membuktikan bahwa Mexico City tidak aman dari perang para kartel yang melihat bahwa kekuasaan negara penting menjadi bagian dari mereka supaya kepentingan bisnis mereka berjalan dengan baik.

Keberadaan spanduk para kartel di Mexico ini menjadi pusat perhatian masyarakat Mexico City karena dalam waktu kurang dari 5 bulan lagi Mexico akan menjalankan pemilu. Pemerintahan Mexico mulai menelusuri spanduk tersebut dan mencari tahu keberadaan para kartel di kota tersebut. Pemerintah berjanji akan memberikan rasa aman kepada masyarakat ibukota tersebut.

Sumber: elpais.com

BSD Tangsel
Benny Kalakoe


KRISIS VENEZUELA: MASYARAKAT MENGUNGSI

Foto: contextoganadero.com

Krisis yang melanda Venezuela semakin menyengsarakan masyarakat Venezuela. Situasi politik dan ekonomi yang semakin memburuk membuat masyarakat Venezuela memilih untuk mengungsi ke negara tetangga seperti Kolombia dan Brasil.

Presiden Kolombia Juan Manuel Santos menyatakan bahwa situasi di perbatasan antara Kolombia dan Venezuela sekarang ini merupakan situasi luar biasa, karena tidak pernah mengalami situasi seperti itu sebenarnya. Dalam kunjungannya ke perbatasan di Cucuta, Santos mengatakan, “Kolombia tidak pernah mengalami situasi seperti yang kita alami sekarang ini, kami sedang mempelajari situasi yang tidak pernah kami alami ini.”

Situasi perbatasan yang dipenuhi aliran pengungsi ini merupakan hal baru yang dialami Kolombia di perbatasan. PBB menyatakan dukungannya kepada Kolombia untuk menerima para pengungsi dari Venezuela tersebut di negara-negara tetangga seperti Kolombia dan Brazil. Negara Kolombia menyatakan bahwa negara tersebut akan menerima para pengungsi dari Venezuela tanpa memberikan surat izin lintas batas tetapi dengan hanya mendaftarkan diri mereka ketika mereka tiba di wilayah Kolombia. Ratusan ribu warga Venezuela soalnya menyerbu kantor imigrasi di perbatasan tersebut.

Krisis di Venezuela semakin memburuk ketika pertemuan antara pihak pemerintah Nicolas Maduro dan pihak oposisi yang mengadakan rapat di Santo Domingo Republik Dominika (Karibe) tidak menemukan kata sepakat untuk menentukan tanggal pemilihan presiden. Pihak pemerintah yang mendukung pencalonan Nicolas Maduro menghendaki Pemilu presiden dilaksanakan secepat mungkin yakni bulan Maret tahun 2018 ini. Sementara pihak oposisi menolak pelaksanaan Pemilu secepat itu, karena mereka harus mengkonsolidasi kekuatan mereka terlebih dahulu dan memastikan bahwa pemilihat tersebut harus transparan dan adil. Karena itu mereka membutuhkan waktu yang lebih lama.

Sejak April 2017 pihak pemerintahan Nicolas Maduro terus menekan pihak oposisi bahkan para pemimpin dan pendukung oposisi sudah banyak yang dijebloskan ke dalam penjara. Pihak oposisi meminta supaya para pemimpin dan pendukung oposisi dibebaskan dari penjara dan mereka diberi kesempatan untuk membangun kekuatan mereka sehingga dapat mengikuti pemilu dengan baik.


Kegagalan perundingan di Santo Domingo membuat Parlemen Eropa memutuskan untuk meningkatkan  sanksi kepada Presiden Venezuela dan pemerintahan yang mendukungnya. Sebanyak 480 suara mendukung untuk meningkatkan sanksi ke Venezuela, 51 suara menolak sanksi dan sebanyak 70 suara abstain. Mereka mendukung untuk meningkatkan sanksi terhadap pemerintahan Maduro karena dia harus bertanggungjawab atas krisis politik, sosial, ekonomi dan krisis kemanusiaan di Venezuela sekarang ini.

Sumber: americaeconomia.com
BSD Tangsel- Jakarta Indonesia
Benny Kalakoe

Friday, 9 February 2018

PRESIDEN VENEZUELA KEMUNGKINAN TIDAK DIUNDANG KE KTT NEGARA-NEGARA AMERIKA

Foto: Acn.com.ve

KTT Negara-Negara di Benua Amerika akan diselenggarakan pada tanggal  13 dan 14 April 2018 di Lima Peru. Diharapkan semua presiden benua Amerika akan hadir dalam pertemuan tersebut kecuali Presiden Venezuela, Nicolas Maduro . Panitia KTT Negara-Negara Amerika yang dikenal dengan nama “Grupo de Lima” (Kelompok Lima) , yang merupakan kumpulan Menlu 12 negara, menyatakan bahwa mereka masih mengevaluasi apakah Maduro diundang atau tidak.

Presiden Venezuela tersebut tidak diundang karena dianggap membuat krisis di benua Amerika semakin besar dengan keputusannya yang akan mempercepat pemilihan presiden di Venezuela dari waktu yang sudah disepakati. Juru bicara Grupo de Lima, Cayetana Aljovin mengatakan, “Semua kita sudah melihat dengan jelas bahwa situasi di Venezuela tidak hanya berhubungan dengan Venezuela tetapi sudah mengakibat krisis di wilayah ini.” Namun demikian para Menlu tersebut sepakat bahwa masalah Maduro akan diundang atau tidak ke KTT Negara-Negara  Amerika VII tersebut sangat ditentukan oleh tuan rumah KTT yakni Peru. Sementara Presiden Nicolas Maduro menyatakan keinginannya bahwa dia akan datang menghadiri KTT tersebut.

Di lain kesempatan, Menlu Amerika Serikan Rex Tillerson melakukan kunjungan resmi ke beberapa negara di Amerika Selatan termasuk Peru dalam rangka mempersiapkan kunjungan Presiden Donald Trump ke negara-negara tersebut.  Negara Peru mengharapkan kunjungan Menlu dan Presiden Amerika Serikat ke Peru akan meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara terutama dalam bidang ekonomi.


KTT yang memiliki tema sentral “Pemerintahan demokratis berhadapan dengan korupsi” diharapkan memberi pengaruh yang besar dalam proses demokrasi di benua tersebut, terutama di negara-negara yang mengalami krisis demokrasi seperti Venezuela.

Sumber: Americaeconomia.com

BSD-Tangsel
Indonesia
Benny Kalakoe

Tuesday, 20 December 2016

PABRIK MOBIL FORD DITUTUP UNTUK SEMENTARA WAKTU DI VENEZUELA

Perusahaan mobil Ford menghentikan produksinya di Venezuela minggu lalu dan akan dibuka kembali bulan April tahun depan karena krisis ekonomi yang dihadapi negara tersebut. "Ini adalah salah satu cara untuk mengendalikan produksi terhadap permintaan negara ini", kata Lyle Watters, Presiden Ford Amerika Selatan dalam sebuah event di Sao Paulo Brasil. 


Penutupan industri mobil tersebut akan berpengaruh pada pendapatan bagi 2000 pekerja dalam industri tersebut. Situasi ini membawa dampak buruk bagi Venezuela.

Lyle juga menyatakan bahwa penghentian produksi di Venezuela tidak akan mempengaruhi produksi Ford karena produksi Ford di Venezuela sudah dipisahkan dari produksi Ford secara umum. Bulan Januari 2015, Ford mengumumkan bahwa produksi Ford di Venezuela mengalami kerugian sebesar US$ 700 juta dalam empat triwulan. Walaupun demikian Ford terus berproduksi, bahkan menjadi satu-satunya produksi mobil yang masih bekerja walaupun dalam jumlah yang terbatas sampai akhirnya dihentikan minggu lalu. Ford memproduksikan sebanyak 2253 mobil sampai november tahun ini di Venezuela. 


Sumber: elfinanciero.com.mx

KERJASAMA PERDAGANGAN EKUADOR-UNI EROPA BERLAKU TANGGAL 1 JANUARI 2017

Setelah bernegosiasi selama 9 tahun, akhirnya Presiden Ekuador Rafael Correa menandatangani perjanjian perdagangan Ekuador dengan Uni Eropa yang belaku resmi tanggal 1 Januari 2017. Setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ekuador, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden Rafael. Sementara parlemen Eropa sudah menyutujuinya minggu lalu. 


Perjanjian perdagangan tersebut meliputi persetujuan perdagangan hasil pertanian, kecuali pisang, industri perikanan, hak intelektual, layanan dan mekanisme pertahanan komersial. Uni Eropa merupakan tujuan ekspor utama Ekuador di luar minyak bumi.  Namun demikian banyak masyarakat Ekuador mempertanyakan perjanjian tersebut karena akan merugikan para produsen dan petani kecil.

Ekuador mengikuti Colombia dan Peru yang sudah sejak 2013 lalu memiliki perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa. Diharapkan perjanjian perdagangan ini bisa meningkatkan pendapatan kedua belah pihak dan juga meningkatkan hubungan politik yang semakin baik bagi keduanya.

Sumber: La Gestion dan El Comercio

PEMIMPIN GEREKA KATOLIK BOLIVIA MENOLAK PENCALONAN EVO SEBAGAI CAPRES LAGI

Gereja Katolik Bolivia menyatakan penolakannya terhadap kemauan Presiden Evo Morales untuk mencalonkan dirinya kembali sebagai capres tahun 2019 dan meminta Evo untuk menghormati hasil referendum rakyat Bolivia yang menolak pencalonan dirinya sebagai calon presiden bulan Februari lalu. "Bukan masalah partai beraliran kanan, beraliran kiri atau tengah, melainkan masalah mengetahui dan mengingat bahwa pada tanggal 21 Februari tahun ini, masyarakat Bolivia berbicara dan oleh karena itu siapa saja harus menghormati kata-kata masyarakat tersebut", kata Mgr. Aurelio Pesoa, Sekjen Konferensi Para Uskup Bolivia, kemarin, Selasa, 20 Desember 2016.


Pernyataan hirarki Gereja Katolik Bolivia tersebut terjadi di tengah krisis partai oposisi yang masih pecah untuk melakukan perlawanan atas kemauan Evo Morales, yang telah menjadi presiden Bolivia sejak tahun 2006 lalu.

Pemerintahan Bolivia mengevaluasi dan mencalonkan Evo Morales kembali sebagai capres tahun 2019 karena menurut mereka, hasil referendum Februari lalu dianggap sebagai "kampanye kotor" dari pihak oposisi yang menuduh Evo Morales memiliki seorang anak dengan seorang ibu yang merupakan tangan kanan dari perusahaan-perusahaan China di Bolivia. Hasil penyelidikan ternyata anak tersebut tidak ada, sementara mantan pasangan Evo Morales tersebut sudah ditahan dan diperiksa karena memiliki pendapatan ilegal.

"Masyarkat yang berbicara, jika masyarakat tidak memiliki informasi tersebut bukanlah tanggung jawab masyarakat, melainkan tanggung jawab para aktor politik yang diberi hak untuk menunjukkan kebenaran atau mengatakan apa yang seharusnya diketahui oleh masyarakat, dan itulah hasil ekspresi pendapat masyarakat", kata Pesoa untuk mengeritik alasan pemerintah atas pencalonannya kembali.

Sejak menjadi Presiden Bolivia, Evo mengambil jarak dengan para pemimpin Gereja Katolik di Bolivia dan menuduh Gereja Katolik sebagai pendukung aliran kanan di negara tersebut. Yang mengagetkan, beberapa hari lalu Evo Morales menyampaikan selamat HUT kepada Paus Fransiskus lewat twitternya dengan menyatakan "Bolivia menyalami Anda. Negara Besar ini bangga memiliki seorang Paus yang sangat humanis dan revolusioner".

Sumber: El Universo dan La Gestion


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Sweet Tomatoes Printable Coupons