ALIRAN KIRI DI AMERIKA LATIN: LULISME DAN CHAVISME

Perang ideologi atau aliran politik kiri dan kanan menjadi ciri khas abad XX. “Perang Dingin” antara ideologi kiri (komunisme) dan ideologi kanan (liberalisme/kapitalisme) membelah dunia dalam dua kubu besar yakni Amerika Serikat vs Rusia. Selama abad XX Amerika Latin dipimpin oleh sebagian besar rejim militer beraliran kanan. Gaya kepemimpinan mereka hampir sebagian besar adalah diktator. Pengaruh politik jajahan Spanyol atau Portugis sangat kental dalam model kepemimpinan mereka. Kaum elite yang berkuasa, sementara kaum miskin atau kaum kecil tidak memiliki tempat dalam politik. Kaum kecil atau kaum miskin sering menjadi korban politik.

Kaum miskin atau kaum kecil,  yakni para petani yang tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam dan kaum indígenas yang tanahnya diambil oleh para elite (pengusaha tambang),  melihat aliran kiri sebagai titik awal perjuangan mereka. Keinginan mereka akan kesamaan hak untuk diperlakukan sebagai manusia dan warga negara yang sama dijadikan oleh aliran kiri sebagai lahan yang subur untuk menghidupkan ideologi mereka. Revolusi Sosial ala Fidel Castro di Kuba. FAR ( Fuerzas Armadas Revolucionarias = Angkatan Bersenjata Revolusioner), EGP (Ejercito Guerilleros de los Pobres = Pasukan Gerilya Kaum Miskin), dan ORPA  (Organización Revolucionaria del Pueblo Armado = Organisasi Revolusi Bersenjata Masyarakat Indigenas) di Guatemala. Los Chinchoneros di Honduras. FMLN (Farabundo Marti para la Liberación Nacional= Gerakan Pembebasan Nasional) di El Salvador. FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas = Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia), M-19 (Movimiento 19 de Abril = Pergerakan 19 April), EPL (Ejercito Popular de Liberacion = Pasukan Pembebasan Masyarakat), dan ELN (Ejercito de Liberacion Nacional = Pasukan Pembebasan Nasional)  di Kolombia. Sendero Luminoso di Peru. MIR (Movimiento Izquierdista Revolucionario = Pergerakan Revolusioner Kiri), dan FMR (Frente Manuel Rodriguez = Pasukan Manuel Rodriguez) di Chile. Los Montoneros dan  ERP (Ejercito Revolucionario Popular = Pasukan Revolusi Popular) di Argentina. MNL (Movimiento Nacional de Liberación – Tupamaros = Pergerakan Pembebasan Nasional Tupamaros) di Uruguay. ALN (Alianza de Liberacion Nacional = Aliansi Pembebasan Nasional) di Brasil. MAR (Movimiento de Accion Revolucionaria = Pergerakan Aksi Revolusioner)  dan Liga Comunista 23 de Septiembre (Liga Komunis 23 September) di Meksiko. FALN (Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional= Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional) dan Macheteros di Puerto Rico. Menangnya Revolusi Sosial di Kuba memperkuat pergerakan aliran kiri di Amerika Selatan / Latin.

Namun demikian, pada  akhir abad XX dan awal abad XXI, gerakan aliran kiri di Amerika Latin mulai berubah cara.  Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama,  pertama, faktor eksternal yakni runtuhnya Tembok Berlin dan pecahnya Uni Soviet; kedua faktor internal, “pengalaman kekerasan” dengan semua pergerakan aliran kiri membuat masyarakat menyadari pentingnya kebebasan sipil dan demokrasi untuk menghindari diktator militer entah dari aliran kiri maupun kanan. Dengan demikian aliran kiri mulai masuk dalam gerakan demokrasi masyarakat. Dalam konteks ini pergerakan aliran kiri yang menang pemilu masuk dalam keterbatasan struktur dan institusi demokrasi serta dalam proses konsolidasi politik. Hal inilah yang membuat pergerakan aliran kiri Lulisme (di Brasil)  dan Chavisme (di Venezuela) berbeda satu dengan yang lainnya.

Presiden Lula da Silva dari Partai Buruh, menang pemilu tahun 2002 dalam sebuah koalisi dengan partai politik beraliran tengah-kanan.  Tidak mengherankan José Alencar dari Partai Liberal menjabat sebagai Wapres Lula da Silva.  Selama masa pemerintahan Lula da Silva dan Dilma Rousseff (penerus Lula da Silva) koalisi bahkan semakin dibuka lebar sehingga Partai Mobililisasi Demokratik Brasil menjadi partner politik utama pemerintah yang memungkinkan adanya kontrol dari aliran kanan dalam pemerintahan seperti kementerian (para menteri) dan institusi kenegaraan (seperti bank, pengadilan dll).  Menangnya koalisi tengah kiri menunjukkan koalisi demokrasi Brasil yang menerima proyek politik berbeda dalam nukleus hegemoni ekonomi finansial Brasil yang merupakan perpanjangan tangan dari Partai Demokrasi-Sosial Brasil yang memerintah Brasil sejak tahun 1995 sampai tahun 2002.

Tidak mengherankan Brasil mengalami masa konsolidasi demokrasi yang sangat penting untuk memperkuat institusi pemerintahan. Kemampuan demokrasi untuk menerima siapa yang menang pemilu dan mengurangi peran neo-liberal negara membuat wajah Brasil menjadi lain dari sebelumnya. Misalnya, adanya pakta federasi antara berbagai level pemerintahan yang semakin solid; adanya kompetensi partai politik dan proyek politik; institusi yang semakin tahu perannya dan pegawai negeri yang semakin stabil dalam karir kepemerintahannya; pembagian kekuasaan yang jelas dalam bidang pemerintahan; dan adanya pengawasan masyarakat sipil yang kuat terhadap layanan publik pemerintah. Namun demikian koalisi yang besar ini juga membatasi proyek transformasi yang direncanakan oleh aliran kiri yakni inklusi sosial yang harus dijalankan melalui negosiasi politik dan kemampuan institusional pemerintah. Aliran kiri yang bernegosiasi dengan kelompok elit Brasil dan keterbatasan institusional memobilisasi masa yang menjadi ciri khas aliran kiri akhirnya terkontrol. Setelah hampir sepuluh tahun Partai Buruh yang beraliran kiri berkuasa, inklusi sosial sudah mulai dirasakan di Brasil walaupun masih begitu banyak hal yang harus dilakukan misalnya memperbaiki infrastruktur dan layanan publik serta menghormati hak-hak masyarakat sipil.

Aksi demonstrasi yang dilakukan bulan Juni 2013 lalu menunjukkan adanya ketidakpuasan dalam masyarakat Brasil atas kinerja pemerintah akibat konsolidasi politik dan penguatan institusi yang membatasi kemungkinan perubahan radikal dan pelannya transformasi sosial yang diharapkan. Model demokrasi representatif yang dikembangkan menuntut supaya masyarakat yang terekslusikan dari politik pemerintah harus menunggu reformasi yang berjenjang dalam institusi pemerintahan. Dan inilah yang dihadapi oleh Brasil sekarang ini.

Sementara di Venezuela, pemilihan presiden tahun 1998 merupakan hasil dari krisis politik, ekonomi dan sosial yang dimulai sejak tahun 1980-an yang menyebabkan masyarakat tidak senang dengan institusi politik dan pemerintahan yang ada. Berbeda dengan Brasil, konsolidasi demokrasi di Venezuela sudah mulai berlangsung sejak lama. Proyek rekonstruksi negara yang dibuat oleh  presiden sebelum Hugo Chavez yang mengaplikasikan model perekonomian yang dikendalikan oleh IMF membuat masyarakat Venezuela semakin menginginkan perubahan politik. Hugo Chavez yang terpilih tahun 1998 dilihat sebagai aktor baru dengan harapan akan perubahan sosial melalui perubahan konstitusi yang disyahkan melalui dukungan masyarakat, perjuangan melawan kemiskinan dan menggunakan hasil penjualan sumber kekayaan minyak bagi orang-orang miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut Hugo Chaves menerapkan dua proyek besar yakni nasionalisme (untuk membangun kembali kekuatan ekonomi negara) dan Bolivarianisme ( untuk melawan kaum oligarki yang hidup dari penjualan minyak negara). Proyek Revolusi Bolivariana Hugo Chaves bukan merupakan konsekwensi dari konsolidasi demokratis melainkan solusi atas krisis yang didasarkan pada konflik terbuka dengan mereka yang memegang kekuasaan atau agen-agen politik yang menyebabkan masyarakat Venezuela miskin.

Hugo Chavez mengambil kekuasaan dengan tujuan mengaplikasikan program politik yang dia sudah dengungkan selama kampanye pemilihan umum yang ditolak oleh partai oposisi yakni: menghindari kerjasama dengan kaum elit agen politik lama dan selalu berjuang untuk melawan mereka; memobilisasi dan mengorganisir masa; serta mempercepat perubahan institusional yang memungkinkan perubahan yang lebih cepat menuju inklusi dan transformasi sosial.

Revolusi Bolivariana ala Chavisme ini meninggalkan dua kondisi politik yang berbeda sekali dengan Brasil yakni: dukungan politik yang teridentifikasi dengan aliran kiri yang jelas dan adanya institusionalisme yang sangat lemah dalam pemerintahan. Kondisi pertama mengakibatkan semua proyek politik pemerintah didukung melalui dukungan masa aliran kiri yang jelas dan melawan semua gerakan dari aliran kanan yang menghalangi proyek politik pemerintah. Dengan demikian, negosiasi dan pakta politik dengan aliran kanan tidak ada dan perubahan radikal dapat dilakukn dengan cepat. Sementara kondisi lemahnya peran intitusional pemerintah membuat pemerintah dapat mendesain sebuah negara yang menggunakan sosialisme masyarkat sebagai basis sosial, politik dan ekonomi. Kegagalan dalam menerapkan proyek tersebut tidak mengurangi kemauan pemerintah Chavisme untuk terus mencoba karena institusi pemerintah memang lemah dan membiarkan kegagalan dapat dengan mudah dilupakan atau dapat dicarikan jalan keluar baru.

Dengan kata lain, tidak adanya koalisi dengan aliran kanan membuat pemerintahan Chavisme mampu menerapkan agenda yang sudah dikampanyekan dan lemanya kinerja kerja intitusi pemerintahan membuat pemerintah dapat melakukan uji coba berbagai proyek politik dengan mudah. Kontrol politik yang dilakukan hanya oleh aliran kiri di Venezuela menyebabkan pembagian kekuasaan yang tidak sehat dalam institusi pemerintahan. Tidak ada bedanya antara Negara, Pemerintah, Partai dan Pergerakan Masyarakat, karena semuanya beraliran kiri. Inilah yang menyebabkan politik di Venezuela bergantung sesungguhnya pada satu orang  tokoh sentral saja yakni Hugo Chavez.

Model aliran kiri Lulisme dan Chavisme masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya. Lula da Silva mengambil jalan yang lebih stabil tetapi lebih lambat. Lulisme menjaga dan mengembangkan institusi pemerintahan dan demokrasi perwakilan yang sangat baik bagi Brasil yang sudah lama hidup di bawah rejim militer diktator. Namun di lain pihak perubahan yang diinginkan sebagai obyek aliran kiri berjalan dengan pelan karena harus dinegosiasikan dalam koalisi. Sementara di Venezuela, Chavisme menyebabkan sebuah krisis demokrasi perwakilan yang membuat demokrasi partisipatif dan langsung terancam punah. Tidak adanya koalisi dengan aliran tengah dan kanan membuat perubahan yang cepat yang didukung oleh masyarakat semakin cepat bahkan pemerintah dengan gampang bisa mengubah institusi pemerintahan. Model ini berbahaya karena menyebabkan kebingungan dalam institusi pemerintahan sendiri serta menginjak-injak hak asasi mereka yang menolak proyek pemerintah dengan mudah. 

Benny Kalakoe
Lima, 17 September 2013