Thursday 3 January 2013

POLEMIK PEMBERIAN GRASI KEPADA FUJIMORI


LATAR BELAKANG SEJARAH
Tema pemberian grasi kepada mantan presiden Peru, Alberto Fujimori menjadi tema sentral dalam beberapa bulan terakhir. Ada begitu banyak tulisan dan diskusi tentang pro dan kontra serta efek yang akan dialami oleh masyarakat Peru apabila grasi ini diberikan kepada Fujimori. 

Mantan Presiden Peru, Alberto Fujimori dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara karena melanggar HAM dan korupsi. Pengadilan terhadap dirinya dimulai bulan Desember tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2009. Pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran yang terberat yang dihadapi Fujimori, karena dihadiri oleh berbagai pengamat dan tekanan dari luar negeri. Sementara hukuman karena korupsi, Fujimori memilih untuk menerima dan mengakui kesalahannya untuk menghindari pengadilan publik, yang mungkin baginya harus dibayar dengan harga mahal. Harus diingat bahwa yang diadili bukan seluruh pemerintahannya melainkan hanya tanggung jawab darinya atas pelanggaran HAM berhadapan dengan masalah pembantaian Barrios Altos (3 Desember 1991), La Cantuta (18 Juli 1992), penculikan terhadap wartawan Gustavo Gorriti (5 April 1992) dan penculikan pengusaha Samuel Dyer (27 Juli 1992).

 Para hakim menjatuhi hukuman kepada Fujimori karena mereka menemukan bahwa “tanggungjawab utama atas masalah tersebut ada di tangan Alberto Fujimori sebagai aktor utama melalui organisasi-organisasi negara yang memiliki kekuatan” di bawah tangannya. “Kejahatan-kejahatan ini, karena model, keluasan, keseringan dan kualitas dari para eksekutor, keterlibatan dalam organisasi intelijen militer dalam Kesatuan Khusus Intelijen Colina dan memiliki karakteristik misi yang ditugaskan seperti dalam jumlah, dan karakteristik orang-orang yang dipengaruhinya, harus dikualifikasikan sebagai kejahatan kriminal terencana dan sistematis, sebuah kejahatan terorganisir dari aparatur negara”. 

Pada saat hukuman tersebut dijatuhkan atas Alberto Fujimori, sebanyak 70% masyarakat Peru menunjukkan rasa kepuasan mereka dan menyatakan bahwa Alberto Fujimori layak mendapat hukuman selama 25 tahun penjara . 

DUA CARA PANDANG MELIHAT PEMERINTAHAN FUJIMORI


Polemik pemberian grasi terhadap Alberto Fujimori tidak terlepas dari bagaimana masyarakat Peru memandang pemerintahan Fujimori (1990-2000) selama ia menjadi Presiden Peru. Hal inilah yang mempengaruhi polarisasi pandangan masyarakat Peru, seperti yang bisa dilihat juga dalam pemilihan umum tahun 2011 saat anaknya Keiko Fujimori mencalonkan diri untuk menjadi presiden. 

Yang mengeritik Fujimori:

Bagi mereka yang mengeritik pemerintahan Fujimori: mereka melihat bahwa Fujimori mengembangkan sebuah model pemerintahan dengan ciri khas sebuah kepemimpinan yang kuat (semua aparatur negara dan keputusan negara terkonsentrasi) sehingga membangun sebuah relasi yang langsung dengan masyarakat tanpa sebuah mediasi institusional, yang kemudian karena kekuatannya menghilangkan harapan masyarakat untuk menuntut kebutuhan mereka akan kebutuhan dasar supaya bisa hidup, sebuah tuntutan yang hampir tidak pernah menjadi topik politik partai. 

Untuk mengimplementasikan relasi politik dengan masyarakat seperti itu, Fujimori harus menghancurkan semua organisasi otonomi yang memiliki kemampuan untuk menjadi mediator antara negara dan masyarakat (partai, organisasi kemasyarakatan, organisasi negara dll). Dalam hal ini profesionalisme Angkatan Bersenjata dan Kepolisian dihancurkan dan dijadikan pelayan bagi kepentingan pemerintah yang berkuasa. Badan Pengadilan Negara, Kejaksaan, BPK, Kehakiman dan semua badan independen lainnya semuanya berada dibawah kontrol pemerintah. Inilah yang disebut oleh mantan anggota Kongres Peru yang juga sosiolog Henry Pease sebuah pemerintahan dengan penghancuran institusional sistematis . 

Tidak heran zaman demokrasi Fujimori, pemerintah dengan gampangnya mengubah hukum sesuai dengan kehendak pemerintah. Suatu praktek pemerintahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dengan demikian, praksis pemerintahan zaman Fujimori sebenarnya adalah pemerintahan tanpa kontrol dan sesuai dengan kehendak Fujimori, sebuah bentuk diktator dalam berbagai bidang. 

Efek samping dari model pemerintahan seperti ini adalah korupsi yang masif di semua bidang.Informasi dari INA (Informe de la Iniciativa Nacional Anticorrupción= Informasi Inisiatif Antikorupsi Nasional) yang mendokumentasikan semua bentuk korupsi zaman Fujimori bisa menjadi informasi yang paling lengkap tentang jaringan korupsi Fujimori pada tahun 1990-an. 

Semua itu bisa terjadi bukan hanya karena kurangnya nilai moral dan keinginan akan hidup yang mewah dalam diri Fujimori, tetapi juga karena tidak adanya pengawalan dari masyarakat karena tidak adanya partai politik, organisasi popular dan kooptasi terhadap media komukasi. Keinginannya untuk melakukan korupsi secara besar-besaran nampaknya didukung oleh sikap toleransi yang berlebihan dalam budaya politik Peru atas sikap pemerintah yang mengambil dana publik, impunitas dan otoritarianisme. 

Dalam perjuangan melawan terorisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (CVR) menyatakan bahwa Alberto Fujimori “mengambil dan mengendalikan sendiri strategi antisubversif dari kekuatan Angkatan Bersenjata” dan menyatakan bawha “CVR memiliki indikasi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menyatakan bahwa Presiden Alberto Fujimori dan penasihatnya Vladimir Montesinos dan beberapa pegawai tinggi SIN (Badan Intelijen Peru saat pemerintahan Fujimori) adalah orang yang bertanggungjawab atas pembunuhan, penghilangan secara paksa dan pembantaian melalui penyusupan kekuatan bersenjata yang lebih dikenal sebagai “Colina”. Tidak hanya itu, CVR juga menuduh pemerintahan Fujimori memanipulasi media komunikasi untuk menciptakan dan membesar-besarkan terorisme sebagai ancaman laten untuk membenarkan otoritarisme rejim dan untuk merendahkan lawan politiknya” . 

Selama masa pemerintahannya juga ada perlawanan yang kuat dari beberapa sektor dalam Gereja Katolik dalam tema hak asasi manusia, pembayaran utang luar negeri, sterilisasi yang dipaksakan, kursus agama dan demokrasi. 

Cesar Levano menggambarkan Alberto Fujimori sebagai, “seorang diktator yang memerintah untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah, yang menginjak-injak hak asasi manusia, menyesatkan pers, menghancurkan institusi, dan memperkaya diri dalam kekuasaan yang menghancurkan kemajuan dan pertahanan nasional” . Sementara Raul Wiener melengkapinya, “semua jejak rekor Fujimori, walaupun Cuculiza mengatakan yang sebaliknya, ditandai dengan penipuan dan pengkianatan (privatisasi, Chavín de Huantar, pembunuhan oleh Montesinos, pelarían diri ke Jepang)…tidak seorang pun bisa menolak bahwa setelah nanti diberikan grasi, orang ini tidak akan melihat masalah-masalah sebelumnya, maka orang ini lagi-lagi mempermainkan kita;  dan dia pergi untuk menjadi seorang anggota senat Jepang atau berusaha untuk kembali dalam politik Peru. Setelah melihat semuanya ini tidak dapat disangkal Fujimori adalah otak dari semua ini” .

Partai pendukung Fujimori: 

Dalam hal ini Alberto Fujimori:

Menyelamatkan negara dari kesulitan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan pertama Presiden Alan Garcia (1985-1990). Masih ingat bahwa pada masa itu harga meningkat menjadi 22,000 kali lipat dan kemiskinan meningkat dari 37,9% tahun 1985 menjadi 57,4% tahun 1991. Tekanan pajak yang pada tahun 1985 berada 14,4 % menurun menjadi 4,1%.

Menerapkan reformasi neoliberal yang menurut partai-partainya menjadi dasar untuk perkembangan sekarang  ini. Strategi inilah yang membuat sektor perusahaan nasional dan luar negeri dikenal di Peru dan juga orang Peru mulai berhubungan dengan Institusi Keuangan Internasional. Semua mereka ini menyadari bahwa Fujimori adalah arsitek keuntungan perkembangan ekonomi sekarang ini karena cara yang diterapkannya untuk mengatur perekonomian dengan mendorong investasi swasta. Karena itu mereka mendukung Fujimori untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden melalui putrinya Keiko Fujimori. 

Masyarakat dengan level ekonomi D dan E menghargai kedekatan Fujimori dengan mereka karena mendatangkan proyek dan bantuan bagi kehidupan mereka. Kita masih ingat bagaimana Fujimori menggunakan badan intelijen (SIN) dan Angkatan Bersenjata yang didedikasikan untuk menentukan secara sistematis kesulitan masyarakat terpencil dan memiliki suara yang penting dalam pemilihan umum. Tidak mengherankan banyak masyarakat di pedesaan menerima proyek seperti jalan raya, bahan-bahan dasar untuk bangunan, pelayanan kesehatan, kredit, sekolah, energi listrik, air, ambulans dll. Aksinya inilah yang membuat Fujimorisme mendapat dukungan popular sampai sekarang ini. 

Menyelamatkan negara dari terorisme Sendero Luminoso (SL). Kontrol yang dilakukan Fujimori atas media komunikasi telah menghalangi perkembangan Sendero Luminoso secara menyakinkan. Tidak penting bagaimana orang melihatnya tetapi yang jelas pada zamannya berbagai pemimpin SL dan MRTA (Pergerakan Revolusionar Tupac Amaru) ditangkap oleh Direksi Anti Terorisme Polisi Nasional. 

Untuk menghormati sejarah yang benar adalah penting untuk mengingat apa yang dikatakan oleh mantan mendagri, Fernando Rospiglioli, “semua penangkapan dan penyidikan yang akhirnya sampai menangkap Guzman dilakukan oleh GEIN tanpa membunuh ataupun menyiksa seorang pun dan tanpa mengeluarkan satu tembakan. Mereka menjalankan tugasnya secara independen dari SIN dan militer…GEIN lalu ditutup (dinonaktifkan) tiga bulan setelah penangkapan Guzman sebagai tekanan terhadap organisasi ini karena tidak menginformasikan Fujimori dan Montesinos yang juga sedang menelusuri jejak kepala teroris ini” .  Tekanan inilah yang menghalangi aksi untuk menghancurkan Sendero Luminoso secara total. Hal ini mereka nyatakan dalam perayaan 20 tahun setelah penangkapan Abimael Guzman. 

Terhadap semua itu, sektor ini menyadari bahwa hukuman terhadap diri Fujimori adalah sebuah “balas dendam politik” yang menurut mereka tidak adil karena dia juga melakukan banyak hal baik, yang jauh lebih luas daripada semua aksi kejahatan yang dibuatnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama dekade  sembilan puluhan dia menginjak hak asasi manusia dan melakukan korupsi, tetapi bila ditimbang aksi positifnya jauh lebih besar daripada yang negatif.  Apalagi dinyatakan bahwa  yang bertanggungjawab atas masalah ini seharusnya adalah Montesino dan bukan Fujimori. 

KAMPANYE GRASI SEKARANG INI

Kali ini kampanye  grasi dimulai dengan foto yang mengejutkan tentang lidah Fujimori yang diduga kena kanker. Banyak pihak melihat foto ini dipublikasaikan untuk menjawab dugaan berbagai pihak yang masih menyangsikan masalah kesehatan Fujimori. Yang kemudian dilanjutkan dengan foto punggung Fujimori  dan  foto di atas tempat tidur Fujimori.  Tujuan utama dari foto-foto tersebut sudah jelas untuk mempengaruhi  Opini Publik. Terhadap masalah ini  pemerhati masalah publik, Gustavo Rodriguez, mengatakan, " kampanye ini (disinformasi) jelas ditujukan untuk sektor tertentu di masyarakat yang diinformasikan, tetapi ada hal yang jauh lebih besar yaitu taktik yang efektif (...) mereka yang berada di balik strategi ini tahu bahwa foto jauh lebih menggerakkan opini masyarakat daripada argumentasi lewat tulisan. Lihatlah hasil sebelum dan setelah foto itu dipajang, hasilnya sangat efektif. Jika dulu adalah presiden yang elegan, aktif dan mengunjungi masyarakat, sekarang masyarakat melihat dia di tempat tidur, ini adalah situasi yang berlawanan yang menggerakan opini masyarakat " .

Mereka yang mendukung grasi: 

Setelah upaya yang  gagal pada bulan Desember tahun 2011, para pendukung Fujimori kembali meributkan masalah ini. Kali ini mereka memiliki dukungan dari:  

Sebagian besar media massa.  Seperti yang ditunjukkan oleh LSM Desco, “Secara positif, tema ini menjadi topik utama untuk menunjukkan posisi tokoh-tokoh berpengaruh di tengah masyarakat, setelah beberapa tahun mendukung (grasi) dan  berita miring “mea culpa” media yang berlebihan, tidak lama setelah rezim Fujimori dan Montesinos jatuh " . Sebagai contoh TV Berita  Panamericana menurunkan judul untuk tema ini,  'Dengan iman dan harapan'.

Kebanyakan lembaga survei, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan tendensius, mendapatkan jawaban yang mereka inginkan dari masyarakat. Pemerhati masalah masyarakat Gustavo Rodriguez mengatakan, "Jenis informasi ini seringkali sangat bias. Survei berbicara tentang 'apakah engkau memaafkan Fujimori', dan, tentu saja anda mau memaafkannya, jika  anda melihat dia di tempat tidur atau melihat dia terkena penyakit kanker terminal, sayapun akan menjawab ia karena foto-foto tersebut " .

Kelompok politik seperti  pendukung Fujimori (Fujimorisme), Koalisi Demokratik (Carlos Bruce) dan sebagian dari Nasionalisme, serta dari Partai Kristen Populer (PPC) seperti Sekjennya Raúl Castro. Juga beberapa beberapa tokoh dari APRA seperti Jorge del Castillo dan Javier Velásquez. Dukungan juga datang dari pendukung Sendero Luminoso MOVADEF (Gerakan untuk Amnesti dan Hak Fundamental). Seperti yang dinyatakan Francisco Soberon, direktur Asosiasi Hak Asasi Manusia (Aprodeh),  "Dukungan dari Movadef untuk mendapat grasi bisa dimengerti karena  kelompok ini berkomitmen untuk meminta amnesti umum, bagi Abimael Guzman, Fujimori dan beberapa tahanan yang sangat berbahaya lainnya".

Bagian dari Opini Publik. Jajak pendapat Ipsos Apoyo yang diterbitkan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober oleh surat kabar El Comercio mengatakan bahwa 43% masyarakat berpikir bahwa Ollanta harus memberikan grasi. Di sisi lain 41% berpikir bahwa pemberian grasi akan membantu rekonsiliasi antara masyarakat Peru. Sementara 30% masyarkat menjawab bahwa perang melawan terorisme "adalah ekses yang dapat dimengerti" dalam masalah HAM yang dihadapi Fujimori karena itu patut mendapat grasi” .

Beberapa pengacara, seperti César Nakazaki, Javier Valle Riestra dan Carlos Chipoco.

Beberapa dokter, seperti dokter kepala Aguinaga dan Dr. Sánchez

Pada level eclesial (Gereja), suara permohonan grasi paling besar berasal dari Kardinal Cipriani, yang bisa dimengerti karena dia adalah penasihat spiritual Fujimori . 

Mereka yang menolak grasi: 

Namun demikian, kemungkinan untuk mendapat grasi ditolak oleh berbagai pihak antara lain: 

Beberapa media komunikasi seperti: La Republica, Diario 16 dan La Primera. 

Beberapa kelompok partai politik, seperti Peru Posible, Accion Popular, beberapa kelompok dari golongan kiri, sebagian dari Nasionalisme, sebagian dari PPC (Lourdes Flores) dan sebagian dari APRA seperti Mauricio Mulder. 

Bagian dari Opini Publik. Dalam jajak pendapat Ipsos Apoyo tanggal 14 Oktober 2012: 53% masyarakat menjawab bahwa Fujimori harus menjalani hukumannya, baik di bawah tahanan rumah (27%) atau tinggal di penjara (26%). Di sisi lain 46% menjawab bahwa pemberian grasi tidak akan membantu rekonsiliasi masyarakat di Peru. Dan 62% mengatakan tidak membenarkan ekses yang dilakukan selama pemerintahan Fujimori untuk memerangi 'perang internal'

Beberapa pengacara seperti: Guillermo Olivera, Carlos Rivera, Ronald Gamarra dan para pengacara yang berhubungan dengan organisasi HAM. 

Beberapa dokter: sebagai ahli onkologi Elmer Huerta (mantan kepala American Academy of Oncology), Luis Solari, dan Dr Adolfo Guevara. Adolfo Guevara mengatakan bahwa apa yang diderita oleh Fujimori adalah leukoplasia, "dan dalam kasus ini, telah tumbuh sebuah  jaringan putih di lidah. Ini harus dibiopsi karena takut bisa menjadi tumor, yang sebenarnya tidak terjadi [pada Fujimori]. Sejak tahun 1997, Fujimori menjalani lima kali intervensi dan tidak ada yang hasilnya positif (...) Untuk meyakinkan pembaca, bahwa tidak ada  kanker pada diri Fujimori " .

Dalam Gereja pun Mgr. Luis Bambarén dan Uskup Agung Chiclayo, Jesús Moliné menolak grasi terhadap Fujimori.  Keduanya beralasan bahwa media atau cara memberikan grasi akan membuat masyarakat Peru pecah .

Masyarakat sipil. Dalam sebuah pernyataan masyarakat mengklaim bahwa, “ Berhadapan dengan berita tentang permintaan maaf untuk Alberto Fujimori, kami mengungkapkan posisi  kami untuk menolak karena akan menjadi ilegal dan tidak adil dan karena tidak menunjukkan alasan kemanusiaan yang benar-benar, dan meruntuhkan fondasi demokrasi (...) Pengampunan kepada Fujimori berarti menerima dan mendorong bahwa mereka yang memiliki kekuasaan bisa melanggar hukum dan dasar-dasar demokrasi, bahkan dalam bentuk yang paling ekstrim " .

LANGKAH KE DEPAN YANG DIAMBIL

Keluarga Fujimori meminta grasi pada tanggal 10 Oktober. Pemerintah telah mengumumkan bahwa mereka akan mengikuti prosedur hukum untuk kasus ini, yaitu melalui Komisi Grasi dari  Departemen Kehakiman, yang sampai saat ini memiliki 117 masalah yang belum terselesaikan. Komisi terdiri dari: Oscar Manuel Ayzanoa Vigil (pengacara, yang menjabat sebagai ketua), Roger Rodriguez Santander (pengacara, yang mengkhususkan diri dalam hukum tata negara), Víctor Javier Arroyo Cuyubamba (pendeta evangelis, mantan anggota kongres pendukung Fujimori), Maria Laura Vargas Valcárcel (pendidik, wakil dari Keuskupan untuk Aksi Sosial) dan Raul Miranda (pengacara).     
        
Pengacara dan wartawati Rosa Maria Palacios menjelaskan bahwa ada dua jenis grasi, Ordinaris dan Kemanusiaan. Grasi yang pertama tidak bisa diberikan bagi  Fujimori, karena tidak diberikan kepada mereka yang melakukan penculikan , karena Fujimori dihukum dengan kasus penculikan Gorriti Gustavo (wartawan) dan Samuel Dyer (pengusaha). Selain itu, Pengadilan Hak Asasi Manusia (IACHR) melarang impunitas bagi pelanggaran berat hak asasi manusia. Ernesto de la Jara mengingatkan kita bahwa "kejahatan yang dilakukan Fujimori sangat serius, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap kejahatan ini tidak ada pengampunan (grasi), seperti yang dinyatakan dalam jurisprudensi internasional  (Kasus Barrio Altos)"  .

Karena itu LSM CEJIL dan WOLA mengirim surat kepada Presiden Humala yang menyatakan bahwa "Hukum internasional melarang penggunaan amnesti, pengampunan, atau kewajiban eksklusif lainnya untuk orang-orang yang telah dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan .

Karena itu tinggal permintaan grasi karena alasan kemanusiaan, tapi ada kondisi utama untuk ini yakni memiliki penyakit terminal atau dia yang memintanya memiliki sakit mental. Kedua kondisi ini tidak dimiliki   Fujimori. Juga grasi ini bisa  diberikan kepada mereka yang "menderita penyakit serius nonterminal, dalam stadium lanjut, progresif, degeneratif, dan tidak dapat disembuhkan; dan bahwa kondisi penjara dapa membahayakan hidup seseorang , kesehatan dan integritas" (Pasal 31 b)  dan hal ini juga bukan masalah bagi Fujimori, seperti yang diingatkan Palacios, bahwa Fujimori ada dalam penjara emas "kunjungan tak terbatas, apartemen mewah, perawatan medis yang terus menerus dan semuanya ini menunjukkan bahwa ada pelayanan yang cukup dan manusiawi” .

KEPUTUSAN YANG SULIT BAGI HUMALA

Seperti yang dinyatakan oleh berbagai analis, tentang polarisasi masalah ini, mereka menyatakan bahwa permintaan grasi menempatkan Presiden Humala dalam posisi yang sulit. Takut bahwa jika ia memberikan grasi maka rumor negosiasi di bawah meja dengan pertukaran yang saling menguntungkan menjadi terbukti.  Pengampunan bagi Fujimori dibayar oleh suara di Kongres untuk mengubah undang-undang pemilu yang mencegah istrinya, Nadine Heredia, mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam pemilu berikutnya. 
    
Seperti yang ditunjukkan Federico Salazar, "Humala mendapat  persetujuan 47% vs 44% yang menolak, berdasarkan laporan Datum. Keputusan seperti itu, tanpa kualifikasi teknis, akan dilihat konstitusional, namun secara politis tidak nyaman. Hal ini juga tidak sesuai dengan perilaku presiden yang ada  sampai sekarang ini" . Dan Ernesto de la Jara juga  mengingat bahwa,  "Banyak dari mereka yang memilih Humala sebagai Presiden supaya Fujimori tidak memiliki kemungkinan untuk kembali berkuasa. Oleh karena itu, pengampunan yang tidak benar-benar atas dasar kemanusiaan akan menjadi pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan, apalagi , seperti yang dikatakan, karena kesepakatan politik didasarkan pada kenyamanan bersama ". Ia juga menambahkan bahwa, "Dengan memberikan grasi, Humala akan menciptakan preseden bagi pelanggaran HAM lainnya dan bahkan sampai pergerakkan terorisme pun pada akhirnya akan mendapat kesan bahwa mereka bisa mendapat pengampunan”.  

APA YANG SEDANG DIPERDEBATKAN SEBENARNYA LEBIH BESAR DARIPADA HANYA SEKEDAR MASALAH GRASI

Beberapa orang berpendapat bahwa sebenarnya masalah grasi adalah bagian dari kampanye yang dipikirkan dengan baik dari aliran politik ekstrim kanan, di mana  Fujimori berada, yang berusaha untuk mengembalikan posisinya  di pentas nasional. Menurut mereka, hasil akhir dari kampanye ini akan menjadi kunci arah demokrasi di Peru ke depan. Salah satu bagian dari kampanye ini adalah intensitas dan pertanyaan yang berulang-ulang untuk mempertanyakan kembali Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ; fitnah yang dilontarkan terhadap kinerja Pemerintahan Transisi, serta interpretasi terhadap muncullnya masalah terorisme Sendero Luminoso. Kelompok “Otra Mirada” memberikan sinyal bahwa, “situasi ini ingin menciptakan sensasi bahwa di Peru selalu ada konfrontasi yakni antara demokrasi dan terorisme. Seolah-olah kita telah kembali ke tahun 1990-1992. Ini adalah latar belakang untuk memperkuat posisi otoriter, antara lain pendekatan yang dilakukan antara Fujimori dan pemerintahan Humala, tidak hanya untuk memberikan grasi tetapi juga untuk memerintah ke depannya” . 

Sumber berita:
  1.   Diario El Comercio, 19 de abril del 2009.
  2.   Cf. Henry Pease García Así se destruyó el estado de derecho. Congreso de la República 1995- 2000   (Lima, agosto 2000).
  3.   Conclusiones Generales del Informe Final de la CVR n 100
  4.   La Primera, el lunes 15 de octubre de 2012
  5.  “El rey de la yuca” en La Primera  13 de octubre del 2012.
  6.   F. Rospigliosi “Verdad y mentira” en  Perú 21, 6 de enero del 2008.
  7.  "La imagen busca la desinformación" en Diario 16, 15 de octubre del 2012.
  8.   “El Indulto y los Campos en Disputa” en Desco Opina 148, 12 de octubre del 2012.
  9.   art.cit.
  10.   “El 53% considera que Fujimori  debe cumplir su condena” en Diario 16, el lunes 15 de octubre de 2012
  11.   Cf. Diarios Expreso y El Comercio del 16 de febrero de 1999 y Gestión del 17 de febrero del mismo año
  12.   Peru 21 Opina. 14 de octubre del 2012.
  13.   http://www.rpp.com.pe/2012-10-13-monsenor-moline-ahora-no-es-recomendable-indultar-a-fujimori-noticia_530539.html
  14.   No al indulto a Fujimori por ilegal e injusto y porque no es humanitario. 1 de octubre del 2012.
  15.   N° 28760 de 13-6-2006 señala que "no procede el indulto a los condenados por los delitos de secuestro y extorsión. Tampoco el derecho de gracia a los procesados por tales delitos". Y la Ley N° 26478 de 3-6-1995 (primer gobierno de Alberto Fujimori) establece la improcedencia del indulto para los sentenciados por secuestro agravado.
  16.   Indulto: más dudas que certezas, en Justicia Viva, 11 de octubre del 2012.
  17.   CEJIL y WOLA expresan preocupación por posible indulto a Fujimori, 1(b) 3 de octubre del 2012
  18.   “Cinco requisitos concurrentes en la Punta del Cerro” en La República, 7 de octubre del 2012.
  19.   “El Indulto también es político” en El Comercio 13 de octubre del 2012.
  20.   Una gracia al autoritarismo con agenda oculta, en Otra Mirada  del 11 de octubre del 2012.

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Sweet Tomatoes Printable Coupons