Kepala
Asamblea Nacional Venezuela (Kepala Parlemen), Diosdado Cabello, menyatakan
hari Selasa ini bahwa Kepala Negara Venezuela, Hugo Chavez, yang menjadi
presiden terpilih dan harus dilantik pada tanggal 10 Januari nanti tidak bisa
hadir dalam acara pelantikan tersebut. Menurutnya, berdasarkan UU Venezuela
artikel 231 , maka pelantikan akan dilakukan di hadapan Mahkamah Agung setelah
tanggal yang ditetapkan. Cabello menyatakan secara resmi kenyataan tersebut
setelah mendapat pesan dari Wakil Presiden Nicolás Maduro, yang menyatakan
bahwa Chavez harus tetap di Kuba untuk beberapa jangka waktu lagi karena alasan
kesehatan yang dideritanya.
Dalam
pernyataan tersebut Diosdado Cabello menyatakan bahwa Presiden Hugo Chávez
sendiri meminta supaya menginformasikan kepada masyarakat Venezuela bahwa sesuai
dengan rekomendasi tim medis, proses pemulihan setelah operasi harus
diperpanjang sampai dengan tanggal yang tidak bisa ditentukan setelah tanggal
10 Januari 2013. Dengan demikian Hugo Chávez tidak bisa hadir dalam pelantikan
pada tanggal 10 Januari tersebut. Untuk itu Chávez meminta supaya berdasarkan artikel 231 UU Venezuela, harus ditentukan tanggal setelah itu untuk
pengambilan sumpah di depan Mahkamah Agung.
Berdasarkan
UU Venezuela mandat sebagai presiden dimulai pada tanggal 10 Januari 2013.
Karena tidak bisa diambil sumpahnya maka pihak oposisi menuntut supaya aturan
hukum dalam situasi tersebut diaplikasikan, yakni sekelompok tim medis harus
memutuskan apakah Chávez berada dalam kondisi yang sehat untuk menjadi presiden
atau tidak. Seandainya dinyatakan tidak bisa, maka harus diadakan pemilihan
umum ulang.
Situasi
ini membuat pihak pemerintah atau pendukung Chávez (chavismo) menuduh adanya
kemungkinan pengambilalihan kekuasaan, demonstrasi dan aksi kudeta di Venezuela
setelah tanggal 10 Januari 2013 nanti dari pihak oposisi. Sementara
pihak oposisi yang tergabung dalam Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hari ini
melayangkan sebuah surat ke Organisasi Negara-Negara Amerika (OEA) berisikan resiko “penindasan
atau pemerkosaan terhadap perintah konstitusi”. Jika Presiden Chávez yang sakit
parah di Kuba tidak bisa dilantik sebagai presiden maka untuk sementara Kepala
Parlemen, Diosdado Cabello, menjadi presiden dan memprogramkan
pemilihan umum untuk memilih presiden yang baru dalam jangka waktu 30 hari.
Pihak
oposisi menekankan bahwa tidak boleh ada kekosongan pemerintahan dan karena itu
Diosdado Cabello harus menjadi presiden untuk sementara waktu. Jika tindakan
ini tidak diambil oleh pemerintahan Venezuela sekarang maka Venezuela mengubah
konstitusi yang ada, yang sangat membahayakan tatanan demokrasi di negara ini.
Pemimpin
kubu oposisi MUD, Henrique Capriles menyatakan hari Selasa ini bahwa UU
Venezuela sudah menyatakan dengan jelas bahwa tanggal 10 Januari seorang
presiden dilantik dihadapan Asamblea Nacional. Jika ada pernyataan atau
tindakan lain diluar itu berarti melawan apa yang dinyatakan dalam UU.
Sementara
pihak pendukung Chavez / pihak pemerintah melihat pengambilan sumpah atau
pelantikan di hadapan wakil rakyat di Asamblea Nacional hanya merupakan “formalisme”
belaka, yang bisa ditunda sampai Chavez sehat dan sumpahnya diambil dihadapan
Mahkamah Agung. Untuk mengisi kekosongan jabatan maka Wakil Presiden, Nicolás
Maduro akan ditunjuk sebagai Pejabat Presiden Sementara.
Sementara
untuk pihak oposisi MUD, kekosongan jabatan presiden harus diisi oleh Kepala
Parlemen, yakni Cabello dan bukan oleh Maduro, karena sejak tanggal 10 Januari
2013 nanti jabatannya sebagai Wakil Presiden sudah selesai.
Terhadap
sikap oposisi yang demikian Maduro menyatakan bahwa MUD sedang merencanakan sebuah
kudeta terhadap Chavez karena memaksa Diosdado Cabello yang sekarang menjadi
Kepala Parlemen, untuk mengambil posisi sebagai presiden untuk sementara waktu.
Dalam
minggu ini sudah ada panggilan atau undangan di jejaring sosial di Venezuela
untuk melakukan demonstrasi, tetapi sampai sekarang belum ada yang demo.
Sementara Maduro mengingatkan pihak oposisi bahwa mereka akan kembali menerima “pelajaran
sejarah”. Dia mengatakan bahwa “aksi mogok nasional” yang dibuat oleh pihak
oposisi dari Amerika Serikat yang terjadi sepuluh tahun lalu tidak akan terulang lagi. Kalaupun demonstrasi
damai tersebut terjadi, pihaknya akan memberikan pelajaran yang lebih besar
daripada yang terjadi 10 tahun lalu.
0 comments:
Post a Comment