PARAGUAY (2) : PENGADILAN POLITIK ATAS FERNANDO LUGO YANG DIPERTANYAKAN

Di tengah situasi di mana Presiden Fernando Lugo tersisih dari konstelasi politik dalam negeri Paraguay, Kongres dengan leluasa bisa membuat sebuah “kudeta legal” yakni sebuah aksi yang memiliki karakteristik kudeta tetapi memiliki dasar kontitusional.  Untuk mengetahui mengapa dinamakan “kudeta legal” adalah baik kita melihat dan menganalisis apa sebenarnya yang terjadi di Paraguay.

Konstitusi tahun 1992 di Paraguay menyatakan bahwa ada kondisi atau situasi di mana seorang presiden bisa dikeluarkan dari jabatannya sebagai presiden.

Pengadilan Politik, Artikel 225 : Proses

Presiden Republik, Wakil Presiden, Para Menteri dari Kekuatan Eksekutif, Para Menteri Badan Kehakiman dan Kejaksaan, Pemimpin Pertahanan Sipil, dan semua pegawai pemerintahan, hanya bisa dibawa ke pengadilan politik karena: tidak menjalankan tugas dengan baik; kejahatan yang dilakukan selama menjalankan tugas atau karena kejahatan umum lainnya.


Dakwaan akan dibuat oleh Wakil Rakyat, dengan jumlah suara 2/3 anggota DPR. Dakwaan ini kemudian dibawa ke Kongres, dengan mayoritas suara 2/3 Kongres, akan dilakukan pengadilan publik terhadap terdakwa yang dilakukan DPR, dan jika dinyatakan sebagai yang bersalah, maka dikeluarkan dari fungsi atau tanggungjawabnya di pemerintahan. Dalam kasus kriminalitas para terdakwa dibawa ke pengadilan biasa. 

Dengan demikian, proses mengeluarkan Presiden Fernando Lugo dari jabatannya dilakukan secara formal legal. Pada tanggal 21 Juni, DPR memberikan dakwaan kepada Presiden Lugo karena tidak menjalankan tugas kepresidenannya dengan baik. Sebanyak 73 suara setuju dengan dakwaan dan satu suara menolak. Pada tanggal 22 Juni, dakwaan ini dibawa ke Kongres, dan sebanyak 39 anggota kongres menilai bahwa dakwaan tersebut benar dan 4 anggota kongres menolak. Kongres memberikan waktu hanya dua jam kepada Presiden Fernando Lugo untuk mempertahankan posisinya dalam pengadilan publik tersebut. Dalam dua hari impeachment terjadi, Presiden Lugo mendelegasikan kekuasaanya kepada Wakil Presiden yang didukung oleh Partai Colorado dan partainya sendiri.

Cepatnya proses pengadilan publik atas Fernando Lugo membuat banyak analis politik di wilayah Amerika Latin mengidentifikasikan dan mengekspresikan peristiwa ini sebagai : Kudeta Presiden Tercepat, Kudeta Parlemen, Kudeta Atas Nama Hukum, Impeachment Tanpa Rakyat, dll. Sementara argumen anggota parlemen menyatakan bahwa Konstitusi mengatur forma atau cara melakukan pengadilan dan bukan lama atau waktu pengadilan. Namun demikian alasan kontitusional ini harus menyadari bahwa isi konstitusi jauh lebih penting daripada sekedar cara. Misalnya, Presiden Lugo tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempertahankan dirinya sendiri dari pengadilan tersebut. Ahli politik Brasil, Tulio Vianna, mengatakan, “Tidak satu pun sistem demokrasi yang mendakwa seseorang hari ini dan besok diputuskan hasilnya. Waktu yang cukup selalu diberikan untuk mengenal apa dakwaannya dan bagi si terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan”. Demikian juga Organisasi Negara-Negara Amerika (OEA) yang biasanya beraliansi dengan ideologi konservatif, melalui Sekjennya, José Miguel Insulza,  menyatakan bahwa walaupun secara formal proses ini nampaknya berdasarkan hukum, tetapi proses ini tidak memenuhi prinsip legal bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan.

Harus diakui juga bahwa pengadilan publik di Kongres ini isinya tidak pernah dianalisis oleh pers maupaun para ahli dalam bidang politik. Lima butir dakwaan yang diberikan kepada Presiden Fernando Lugo menimbulkan rasa malu yang besar bagi siapa yang membacanya, karena tidak masuk di akal atau sekedar dibuat, supaya Presiden Fernando Lugo turun tahta.

Beberapa butir dakwaan tersebut antara lain:

“Pada tahun 2009, dengan otorisasi Presiden Lugo, dilakukan konsentrasi politik bagi anak muda di Komando Teknik Angkatan Bersenjata, yang didukung secara finansial oleh institusi Negara, termasuk didalamnya Entidad Binacional Yacyreta. Fernando Lugo, mengakui bahwa Entidad Binacional Yacyreta memberikan dukungan finansial bagi pertemuan pemuda sosialis di wilayah tesebut, yang dilakukan di Komando Teknik Angkatan Bersenjata. Tempat ini dijadikan tempat pertemuan bagi para pemuda, di mana mereka tempatkan bendera aliran politik mereka, sampai-sampai mereka menggantikan bendera negara dengan bendera aliran politik mereka”.


Tuduhan pertama ini ditujukan kepada para pemuda yang menggunakan tempat publik dan didukung oleh dana negara untuk melakukan sebuah kegiatan. Menggunakan tempat umum dengan otorisasi bukan merupakan sebuah kejahatan, melainkan menunjukkan sifat demokratis untuk menjamin hak-hak atau kebebasan masyarakat dan organisasinya melakukan kegiatan mereka. Jika hukum negara Paraguay melihat dukungan itu dilihat sebagai penyalahgunaan tempat publik maka bisa diberikan sanksi administratif. Tetapi tidak ada hubungannya sama sekali untuk menyatakan bahwa ini adalah sebuah kriminal yang bisa membenarkan impeachment kepada Presiden Fernando Lugo, yang dipilih secara demokratis oleh seluruh masyarakat Paraguay.

 “Adalah Pemerintahan Presiden Fernando Lugo penanggungjawab unik sebagai penghasut dan fasilitator atas beberapa bentuk invasi tanah belakangan ini di daerah Ñacunday. Tidak adanya jawaban dari pihak kepolisian atas tindakan invasi yang dilakukan oleh para petani yang tidak memiliki tanah atas tanah pribadi, membuat tindakan invasi ini semakin kompleks. Dan sementari kejadian itu sedang berlangsung dan memberikan ancaman dengan adanya pergerakan invasi di departemen lain di Republik ini, Presiden Lugo selalu menunjukkan sikap membuka pintu untuk berdialog dengan para pemimpin invasi ini”. 


Pernyataan ini bisa dijawab dengan artikel konstitusi yang mempertahankan atau mendukung reformasi agraria: Tujuan Reforma Agraria. Reforma agraria adalah satu dari sekian banyak faktor fundamental untuk mencapai kesejahteraan di pedesaan.  Dengan reforma agraria masyarakat petani pedesaan bisa mengembangkan secara efektif pembangunan ekonomi dan sosial negara. Untuk ite dibentuk sistem pembagian, kepemilikan dan hak atas tanah yang adil.

Penting untuk diketahui bahwa sampai sekarang ini 80% dari tanah di Paraguay ada di tangan 2% masyarakat Paraguay. Melihat kenyataan ini, “membuka pintu lebar” bagi para petani yang terorganisir adalah sebuah aksi presidensial yang mengiktui dan berdasarkan Konstitusi dengan tujuan akhir menyelesaikan secara adil kepemilikan tanah di Paraguay.

Juga artikel 115, yang menyatakan dasar-dasar reforma agraria dan pembangunan daerah pedesaan: “Reforma agraria dan pembanguan desa dilaksanakan sesuai dengan dasar-dasar berikut ini: Mengadopsi sebuah sistem perpajakan dan cara lain yang bisa mendukung produktivitas, mengurangi kepemilikan tanah tuan tanah dan menjamin pembangunan petani kecil dan menengah dengan melalui kepemilikan tanah dan sesuai dengan kebiasaan di setiap zona”

Untuk diketahui , pemasukan pajak utama di Paraguay (IVA), hanya berasal dari barang produksi dengan nilai tambah karena itu tidak mempengaruhi agroindustri, yang membuat para tuan tanah semakin memperluas tanah mereka untuk industri pertanian.

Lebih lagi, dua point lain dari artikel 115 menggarisbawahi “program pendudukan (kepemilikan tanah) petani” dan “partisipasi dalam hal-hal yang berhubungan dengan reforma agraria dalam sebuah proses yang dihormati, dan mempromosikan organisasi petani untuk mempertahankan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya mereka”, yang membuat Fernando Lugo “membuka pintu” bagi para petani sebagai pemenuhan secara tegas atas perintah konstitusi.

“Presiden Fernando Lugo secara absolut tidak mampu mengembangkan sebuah politik dan program untuk menjaga keamanan warga negara….Semua Anggota Dewan yang terhormat ini mengenal jaringan bahwa Presiden Lugo selalu menjaga hubungan dengan para penculik, yang sebelumnya memiliki hubungan dengan pergerakan Partai Libre dan yang sekarang bertindak seperti militer dengan nama EPP… Secara personal, sejak dari dulu, saya ingin menyatakan keyakinan saya bahwa jalan krisis dan konflik sosial dan senjata bukanlah sebuah bentuk pengelakan atau ketidakmampuan seorang Presiden melainkan tujuan yang dicarinya secara langsung sejak dia menjadi uskup, yang pada saat ini berusaha untuk mengembangkan sebuah proyek dan mengkonsilidasikan keinginannya menjadi seorang rejim otoriter, tanpa kebebasan, dengan mengekang kebebasan pers dan menempatkan partainya sendiri sebagai musuh demokrasi dan penerus sosialisme abad XXI”.


Meningkatnya aksi kekerasan memiliki alasan yang fundamental dan berbeda di setiap negara di Amerika Latin, yang biasanya disebabkan oleh tuntutan ekonomi dan sosial, yang secara langsung berhubungan dengan ekspansinya masyarakat urban dan perkembangan penduduk dalam konteks kapitalisme daerah yang sedang berkembang, di mana masalah kepemilikan tanah pribadi menghalangi akses sebagian besar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum. Dan biasanya, konflik sosial adalah cerminan dari institusi politik yang tidak mampu menjawab atas konsekwensi perubahan kebutuhan dalam struktur ekonomi masyarakat.

Tuduhan atas hubungan Presiden Lugo dengan pasukan gerilya adalah alasan yang sangat berat, tetapi perlu bukti yang konkret dan bukti konkret ini tidak pernah dinyatakan dalam tuduhan yang diberikan kepada Presiden Lugo:

 “Bukti-bukti yang meneguhkan tuduhan: Semua alasan yang disebutkan di atas, sudah dikenal secara publik, karena itu sudah tidak perlu dibuktikan lagi, berdasarkan peraturan yuridis kita yang sedang berjalan”. 

Sampai dalam pengadilan politik, yang sudah jelas tidak sama dengan sebuah pengadilan umum, adalah perlu bukti-bukti penting yang bisa menunjang tuduhan-tuduhan sehingga membenarkan keputusan drastis yang mengeluarkan seseorang dari jabatan sebagai presiden, seorang pemimpin negara. Pengadilan politik dengan cara ini, tidak sama dengan “pengadilan tanpa bukti”, melainkan sebuah pengadilan (pengadilan yang baik didasarkan pada bukti) yang berasal dari bukti yang memperhitungkan kondisi politik Republik, dengan kata lain, hubungan antara konstitusi dan aksi presiden. Seperti sudah dikatakan di atas bahwa tidak ada alasan yang patut diangkat jempol untuk menyatakan bahwa posisi politik presiden untuk mempertahankan organisasi petani, di sebuah negara yang membutuhkan reformasi agraria demi keadilan sesuai dengan perintah Konstitusi, akan dijadikan alasan menjadi kegiatan kriminal dan inkonstitusional. Lebih lagi, berdasarkan Konstitusi yang ada, orientasi politik yang berbeda adalah mungkin untuk pemerintahan, baik liberal, sosial demokrat ataupun sosialis, semua bergantung pada keputusan masyarakat melalui pemilihan umum. Bukan parlemen pihak yang tepat untuk mengambil keputusan atas hak politik pemilihan seorang presiden, dan ini merupakan bahaya dari impeachment yang tidak menghargai suara rakyat yang memilih presiden. Pembagian wewenang terhadap Kekuatan Legislatif adalah sebuah mekanisme untuk mengerem bentuk-bentuk kebijakan yang tidak sesuai bagi negara.

 “Protokol USHUAIA II. Dokumen ini berisikan sebuah Percobaan Melawan Kedaulatan Negara Paraguay dan ditulis oleh Presiden Fernando Lugo Mendez dengan tujuan untuk mendapat dukungan dari merebaknya demonstrasi lawan inkonstitusionalitas dan proses demokrasi di Republik… Dokumen ini ditandatangani di Montevideo, pada bulan Desember tahun2011, untuk menggantikan Protocolo Ushuaia (Carta Democratica Mercosur), berasal dari dokumen sebelumnya, yang sudah dipresentasikan dihadapan UNASUR, yang didukung oleh para presiden di kawasan ini untuk melindungi satu sama lain”.


Tuduhan keempat ini adalah salah satu cara dari mereka yang melakukan kudeta untuk menjaga diri dari keterasingan internasional yang merupakan akibat dari tindakan kudeta mereka, seperti yang kemudian terjadi. Berkembangnya demokrasi dan integrasi di Amerika Latin dan secara khusus Amerika Selatan, membuat banyak negara memiliki mekanisme tekanan untuk melindungi demokrasi sebagai bagian dari klausul bersama untuk berpartisipasi dalam perkumpulan negara-negara di kawasan ini. Lebih lagi, jika tandatangan ini dijadikan alasan impeachment seorang presiden, maka semua presiden di Amerika Selatan yang dipilih oleh rakyat bisa mengalami hal yang sama dan ini berarti mengembalikan rejim kediktatoran terhadap benih demokrasi yang sedang berkembang .

“Tidak dapat diragukan lagi bahwa tanggungjawab politik dan hukum atas peristiwa tragis tanggal 15 Juni tahun ini, yang mengorbankan jiwa 17 orang masyarakat Paraguay di antaranya petani dan polisi, adalah tanggung jawab Presiden Paraguay, Fernando Lugo, yang karena ketidakmampuannya, memberikan peluang peristiwa ini terjadi, yang sudah dikenal secara publik, di mana tidak perlu dibuktikan lagi, karena sudah dikenal oleh publik dan pihak-pihak yang bertanggungjawab”. 


Sekali lagi, argumen-argumen general dan tanpa bukti kembali lagi. Sebuah argumentasi tautologis dan kosong untuk mengatakan bahwa “tidak dibutuhkan lagi pembuktian bahwa semuanya sudah dikenal”-
Perginya Presiden Fernando Lugo dari kursi presiden tanpa memiliki hak yang cukup untuk mempertahankan dirinya, dengan argumentasi umum tanpa bukti yang kuat untuk mencapai sebuah keputusan final adalah sebuah percobaan atau strategi baru yang nampaknya legal atau konstitusional untuk menghilangkan jabatan seorang pemimpin pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat, yang mencoba untuk melakukan perubahan struktur ekonomi, politik dan sosial di negara Paraguay.

Lima-Peru, 1 Juli 2012