KONFLIK PERTAMBANGAN DI BOLIVIA MENINGKAT

Sepanjang tahun 2011 terdapat 58 sengketa pertambangan di Bolivia. Sebanyak 37 sengketa terjadi di La Paz, 8 sengketa di Potosi, 6 sengketa di Oruro, 3 sengketa di Santa Cruz dan Cochabamba serta 1 sengketa di Pando.
Dalam dua tahun terakhir tingkat konflik karena proyek pertambangan antara perusahaan negara dan swasta juga pertambangan ilegal meningkat tajam karena kontribusi mineral di pasaran yang harganya tinggi.
"Konflik telah meningkat tajam sejak tahun 2010. Dari 58 konflik yang terjadi pada tahun 2011, setengahnya (50%) disebabkan oleh perselisihan antara masyarakat dan koperasi, 30% terjadi antara koperasi, dan sisanya lagi antara koperasi dan perusahaan swasta”, kata Wakil Koperasi Mineras, Isaac Meneses.
Konflik tersebut dipacu oleh meningkatnya harga mineral hasil pertambangan pasaran dunia. Hal ini menyebabkan banyak orang tergerak untuk berusaha di bidang pertambangan. Kemauan untuk mendapat hasil yang banyak dari pertambangan menyebabkan konflik baik bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang maupun perusahaan yang baru muncul. Menurut Meneses, harga mineral hasil pertambangan memang sudah mulai menurun tetapi banyak orang melihat bahwa usaha pertambangan menjanjikan keuntungan yang besar ke depan.
Sebanyak 70% konflik yang ada di perusahaan pertambangan emas dan perak yang terjadi tahun 2011, semuanya bisa diatasi dengan melakukan proses dialog dan negosiasi. Sementara konflik-konflik ilegal lainnya masih saja terus berlanjut. Sampai sekarang masih ada konflik pertambangan di daerah Teoponte, Chima, Pelechuco, Colquiri, Caracoles, Negro Pabellón dan Los Asientos
Untuk mencegah pengambilalihan usaha pertambangan secara ilegal oleh masyarakat, diperlukan relasi yang baik dengan masyarakat di sekitar pertambangan dan memastikan bahwa mereka mendapat keuntungan dari hasil pertambangan itu, misalnya dengan pembangunan jalan, kesempatan kerja dan pendapatan bagi keluarga mereka.
Pada tanggal 5 Januari, Presiden Korporasi Pertambangan Bolivia (Comibol), Hector Cordova, mengumumkan undang-undang pertambangan baru tentang cara menghadapi konflik karena kepentingan politik atas proyek pertambangan. "Proyek-proyek untuk kepentingan umum sangat diprioritaskan: seseorang tidak dapat menentang kepentingan umum. Hukum pertambangan memiliki sesuatu yang eksplisit pada poin ini, supaya para operator pertambangan merasa yakin bahwa operasi pertambangannya berjalan dengan baik, dan pemerintah dan warga yang berada di sana memiliki hukum yang jelas tentang hal itu”, kata Cordova. Masalah ini, menurut Cordova, muncul karena kurangnya infrastruktur dan pelayanan bagi masyarakat di mana proyek-proyek pertambangan yang kaya itu beroperasi.
Sebanyak 25% perusahaan pertambangan tidak memenuhi estándar lingkungan hidup karena mereka adalah perusahaan baru dan tidak memiliki informasi yang lengkap tentang masalah lingkungan hidup sebelum operasi pertambangan itu dimulai. Diharapkan bahwa semua perusahaan pertambangan bisa beroperasi sesuai dengan standar atau norma yang sudah diakui bersama dalam tahun ini.

Posted in: KONFLIK PERTAMBANGAN DI BOLIVIA MENINGKAT