09:21
benny kalakoe
• Stabilisasi faktor-faktor penting makroekonomi: seperti inflasi, defisit publik dan defisit eksternal
• Liberalisasi perdagangan: dengan mengurangi faktor-faktor penghalang perdagangan bebas, mengurangi proteksi negara atas perdagangan bebas.
• Deregulasi keuangan dan menghilangkan kontrol atas modal supaya investasi asing bisa masuk ke setiap negara dengan bebas
• Privatisasi perusahaan-perusahaan negara dan pengurangan intervensi negara secara pelan-pelan atas masalah ekonomi secara umum.
Pada era ini berlaku asumsi bahwa penyebab utama macetnya pembangunan ekonomi adalah intervensi yang berlebihan dari pihak negara selama proses substitusi impor. Karena itu peran negara dipaksa supaya sekecil mungkin. Efek pengurangan intervensi negara ini sangat jelas terlihat dalam tekanan untuk meninggalkan struktur tradisional kontrol politik dan sosial atas pembangunan, tenaga kerja dan distribusi, memperkuat mekanisme regulasi pasar untuk layanan publik, menolak semua bentuk monopoli dan mempromosikan apa yang dikenal sebagai “daya saing”. Dengan kata lain pasar adalah satu-satunya media yang mampu merefleksikan dan menyalurkan berbagai interés masyarakat dan menjamin perkembangan ekonomi dan mobilisasi sosial. Media-media perubahan dikonsentrasikan pada keyakinan bahwa kapital mampu mengembangkan berbagai bentuk masyarakat.
Tekanan-tekanan ini memodifikasi secara radikal strategi pembangunan dan memiliki implikasi yang besar tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam kepemilikan aset riil dan finansial. Politik pada tataran ini berperan besar dalam hal menurunkan inflasi, defisit fiscal dan peningkatan ekspor. Namun tekanan pembangunan dan politik yang berorientasi pasar ini memberikan efek sosial yang besar: meningkatnya pengangguran, redistribusi regresif atas pendapatan dan semakin merajalelanya kemiskinan. Selain peran negara “dipangkas”, ruang untuk melakukan korupsi semakin terbuka lebar dalam kehidupan masyarakat.
Kepincangan hasil pembangunan orientasi pasar ini menimbulkan banyak pertanyaan terhadap pendukung utama pembangunan model pasar ini, yakni IMF, Bank Dunia dan Perusahaan-Perusahaan Trans-Nasional. Kritik terhadap peran organisasi kapital dunia ini berdatangan. Sebagian besar kritikan tersebut bermuara pada konsep yang berlebihan pada pembangunan ekonomi, kebebasan dan kurangnya perhatian pada equitas sosial (kesamaan sosial).
Terhadap kritikan ini, Bank Dunia, lewat Joseph Stiglitz (1998), mengeluarkan batasan-batasan tentang liberalisasi radikal atas pasar dan pentingnya memperkuat peran negara dengan tujuan menciptakan pasar yang lebih efisien, mengubah instrumen dan cara berpolitik sesuai dengan konteks negara masing-masing. Sejak saat ini “pemerintahan yang baik” berarti menciptakan politik yang mendukung aksi ekonomi swasta, stabilisasi, aturan-aturan legal. Singkatnya negara dibutuhkan kembali. Negara dilihat sebagai kunci utama dalam hal pembangunan. Banyak orang melihat bahwa semua percobaan untuk mendasarkan pembangunan dengan peran utama negara gagal. Demikian juga pembangunan dengan melupakan peran utama negara pasti gagal. Tanpa peran negara yang efektif dan efisien pembangunan menjadi tidak mungkin. Tidak mengherankan Bank Dunia menggarisbawahi peran penting negara dalam pembangunan. Bank Dunia melihat lima peran utama negara dalam pembangunan:
• Mendirikian sebuah aturan hukum dasar
• Membangun sebuah politik yang tidak “menyesatkan”, termasuk di dalamnya menjaga stabilitas ekonomi makro.
• Investasi dalam pelayanan sosial dasar dan infrastruktur
• Memberi perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang menghalangi pembangunan
• Perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Selain itu Bank Dunia juga mengkampanyekan sebuah negara yang mampu melalui norma-norma dan kontrol yang ada mampu menjadi wasit atas berbagai masalah yang ada dan mampu berjuang melawan korupsi. Untuk menghancurkan korupsi Bank Dunia merekomendasikan sebuah negara untuk mengembangkan perencanaan politik, evaluasi dan monitor; yang mampu memperkuat peran regulator untuk meningkatkan aktivitas pasar dengan aturan yang jelas dan khusus yang mendukung dan mendorong actor-aktor swasta terlibat secara bertanggungjawab dalam sebuah pelayanan publik lewat keterlibatannya dalam pembangunan.
Penting untuk digarisbawahi bahwa sebelum krisis pada dekada 1980-an, reformasi dalam bidang pemerintahan tidak berjalan dan keuangan multilateral hanya didasarkan pada pinjaman investasi, yang ditujukan pada pembangunan infrastruktur publik tetapi peran kontrol negara “tidak berjalan” sebagaimana mestinya. Melihat situasi ini, Bank Dunia membentuk sebuah instrument yang dikenal sebagai “pinjaman berbasis politik”, yakni pinjaman yang diberikan kepada negara-negara berkembang yang diikuti oleh reformasi struktural seperti yang ditetapkan dalam Konsensus Washington. Dengan cara ini, negara memiliki tanggungjawab dalam proses pembangunan.
* 1946-1982 Perubahan dalam sektor publik tidak menjadi perhatian. Bank Dunia lebih memperhatikan institusi-institusi yang menjalankan proyek-proyek BD.
* 1983-1989 Mulai disadari bahwa perkembangan institusi negara yang baik merupakan komponen yang sangat penting untuk merealisasikan pembangunan.
* 1990-1996 Runtuhnya negara-negara beraliran komunis, gagalnya berbagai program makroekonomi dan gagalnya berbagai program pinjaman ke negara-negara di Afrika membuat posisi negara menjadi sesuatu yang penting dalam pembangunan.
* 1996-2007 Sektor public dan pemerintahan menjadi faktor yang penting. Pemerintahan yang efisien dan pelayanan publik yang efektif serta perjuangan melawan korupsi menjadi agenda BD
Dengan kata lain, organisasi-organisasi bisnis dunia, seperti BD dan IMF, mengembangkan generasi kedua dalam agenda reformasi mereka yakni menekankan pentingnya dimensi negara dalam menekankan politik sosial yang diarahkan pada tuntutan sosial masyarakat.
1. Tujuan utama: Memperbaiki kondisi sosial tanpa menghilangkan stabilitas makroekonomi dan menghalangi pembangunan.
2. Instrumen: Melakukan reformasi pelayanan publik, merestrukturisasi kementerian atau departemen-departemen, reformasi di bidang pengadilan, memodernisasi sektor legislatif, memperbaiki kemampuan untuk mengatur dan desentralisasi.
3. Aktor: Presiden, kabinet, partai politik, birokrasi, pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi internasional.
4. Tantangan utama: Mengatasi korupsi dalam semua pelayanan publik. Menggalang implementasi politik yang efisien dan efektif.
Secara singkat bisa kita katakan bahwa organisasi-organisasi bisnis internasional seperti IMF dan BD menyadari bahwa agenda negara tidak hanya berkonsentrasi dalam bidang kapitalisme (perkembangan ekonomi) melainkan juga dalam hal dimensi sosial kapital (pembagian kue pembangunan yang lebih adil) dan demokrasi (dalam hal bagaimana suatu negara memerintah).
Memasuki abad XXI, paradigma pembangunan mengalami perubahan. Pembangunan tidak hanya berarti perkembangan dan stabilitas makroekonomi dan penguatan institusi melainkan juga memiliki aspek lain yakni mengurangi angka kemiskinan dan keadilan dalam pendistribusian hasil pembangunan. Singkatnya pembangunan tidak lagi dikonsentrasikan dalam bidang ekonomi saja melainkan dalam “pembangunan manusia yang berkelanjutan”. Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Amartya Sen melawan pendekatan pembangunan ekonomi menjadi penting. Menurut Amartya Sen pembangunan ekonomi mengembangkan basis material untuk kepuasan kebutuhan dasar manusia, tetapi tingkatan kepuasan sangat bergantung pada distribusi sumber-sumber daya, pemanfaatan dan kesempatan. Supaya pembangunan itu memiliki “nilai”, maka politik ekonomi harus memprioritaskan faktor fundamental “pembangunan manusia” seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan yang pada gilirannya nanti akan menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir sangat disadari pentingnya relasi antara pembangunan dan distribusi yang adil dan merata. Mulai disadari bahwa faktor-faktor sosial memiliki peran kunci dalam perkembangan ekonomi. Faktor-faktor sosial yang tidak diperhatikan dalam pembangungan menciptakan konflik sosial yang pada gilirannya menghancurkan atau menghalangi pembangunan itu sendiri.
Melihat pentingnya peran pembangunan manusia ini, maka bulan September 2000 ditetapkan “Tujuan Pembangunan Milenium” sampai tahun 2015:
• Menghapuskan kemiskinan ekstrim dan kelaparan
• Menggalang supaya semua orang mencapai pendidikan dasar.
• Mempromosikan kesamaan gender dan emansipasi perempuan
• Mengurangi angka kematian bayi
• Meningkatkan kesehatan ibu
• Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya
• Menjamin keberlangsungan lingkungan hidup
• Mengembangkan sebuah asosiasi dunia untuk pembangunan.
Tujuan Pembangunan Milenium sangat menekankan agenda pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, kesamaan gender, memerangi kemiskinan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Organisasi-organisasi bisnis internasional melihat pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun mereka juga menyadari bahwa pembangungan ekonomi yang berkelanjutan sangat berbeda dari setiap negara. Mereka menyadari bahwa tidak ada resep umum untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hubungannya dengan reformasi sebuah negara untuk pembangunan, organisasi-organisasi bisnis internsional melihat pentingnya sebuah visi integral proses reformasi negara. Dalam bidang politik misalnya mereka lebih melihat politik sebagai sebuah proses menyatukan berbagai aliran politik dalam sebuah bentuk politik bersama. Mereka lebih membutuhkan jawaban yang lebih khusus dan nyata dari para agen ekonomi dan sosial yang pada gilirannya menuntut berbagai bentuk kerjasama dari bidang politik. Kerjasama politik ini diharapkan dapat menciptakan “keputusan politik benar” yang mampu menghasilkan efektivitas dalam pembangunan. Namun mereka juga sadar bahwa tidak ada aturan untuk membangun sebuah politik “yang benar”. Politik lebih dilihat sebagai jawaban atas situasi konkret yang ada. Situasi konkrit di setiap negara menghasilkan “keputusan politik” yang khusus untuk negara tersebut. Karena itu tidak ada resep sebuah politik “yang benar” bagi pembangunan yang berkelanjutan di setiap negara. Menerapkan “politik yang benar” bagi pembangunan sangat berbeda dengan menerapkan demokrasi di suatu negara. Namun demikian demokrasi diyakini oleh organisasi-organisasi bisnis internasional sekarang ini sebagai dasar yang kuat untuk sebuah pembangunan yang berkelanjutan.
Organisasi-organisasi bisnis internasional yakin bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan partisipasi masyarakat. Mendesain kembali hubungan antara negara dan pasar, seperti kemampuan politik publik untuk menjawabi kebutuhan masyarakat, harus menjadi bagian penting dari sebuah proses negara yang demokratis. Ini berarti semua program reformasi ekonomi dan sosial harus diikuti oleh reformasi dalam bidang pemerintahan. Di bawah ini ada beberapa strategi memodernisasikan peran negara antara lain:
1. Memperkuat sistem demokrasi melalui pengembangkan sistem perwakilan, partisipasi dan pembagian kekuasaan; memastikan pelaksanaan yang efektif antara check and balance dari sistem ini:
• Mendukung posisi independen Kekuatan Yudikatif
• Mendukung modernisasi institusi-institusi legislatif
• Mendukung desentralisasi: supaya ada partisipasi dan demokrasi dapat dikontrol.
• Mendukung dan menolong institusi-intitusi yang bekerja untuk meningkatkan transparansi publik.
• Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat
• Meningkatkan tujuan dan kemampuan teknis dari pelayan-pelayan publik.
2. Mengkonsolidasikan Negara Hukum; memastikan keberadaan institusi yang bisa menjamin keyakinan yuridis dan fisik dari masyarakat dan segala hal lainnya.
• Memodernisasikan Kekuatan Pengadilan
• Meningkatkan kemampuan institusi keuangan, pertahanan sipil dan perpajakan.
• Mendukung modernisasi proses legislatfi dan peran substantifnya.
• Menjamin keamanan yuridis dalam proses kerjasama, pembuktian dan publikasi hukum dan semua peraturan yuridis lainnya.
• Mendukung semua usaha dari pihak-pihak yang mengsupervisi dan mengatur peran bank untuk melawan kejahatan pencucian uang dan kejahatan finansial lainnya.
• Menjamin kesamaan akses terhadap keadilan untuk semua masyarakat dalam kondisi apapun.
3. Mengembangkan kemampuan institusional untuk mengelaborasikan dan mengimplementasikan politik dan pelayanan publik:
• Mengembangkan layanan sipil yang profesional, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, keuntungan dan akuntabilitas.
• Meningkatkan kemampuan mengembangkan dan menerapkan strategi dan kebijakan publik, terutama dalam perang melawan kemiskinan, mempromosikan kesamaan dan perlindungan lingkungan.
• Memodernisasi organisasi pelayanan publik melalui desentralisasi dan kompetisi di pasar dan peran organisasi masyarakat sipil
• Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja kebijakan publik.
• Meningkatkan manajemen kontrol pengeluaran/pembiayaan, dengan membangun sistem perencanaan dan pengelolaan sumber daya terintegrasi yang meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
• Meningkatkan hubungan antar pemerintah untuk melakukan koordinasi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan publik.
4. Meningkatkan dan mengembangkan peran institusi publik yang mengikuti perkembangan pasar yang transparan, kompetitif dan efisien:
• Memperkuat kriteria teknis dan profesional dari lembaga yang bertanggung jawab atas manajemen ekonomi makro.
• Mengembangkan kapasitas regulasi dalam kaitannya dengan ketentuan desentralisasi dan privatisasi pelayanan publik.
• Mendukung restrukturisasi BUMN dan menetapkan peraturan kompetitif untuk menjamin efisiensi proses privatisasi.
• Merampingkan peraturan dan prosedur administratif untuk menghindari dampak negatif terhadap daya saing.
• Mengembangkan mekanisme perlindungan kepastian hukum, hak milik dan transaksi ekonomi.
• Mengembangkan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk mempercepa integrasi ekonomi daerah dan memperkuat kapasitas publik dalam negosiasi perdagangan internasional
Selain itu aspek politik dan institusional mendapat tekanan yang kuat, dengan asumsi bahwa untuk mencapai transformasi produktif yang adil adalah penting perumusan dan implementasi strategi dan kebijakan ekonomi yang dibangun secara demokratis, pluralistik dan partisipatif.
Organisasi-organisasi bisnis internasional juga berbagi ide bahwa pemerintahan yang demokratis sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, seperti yang disorot dalam KTT Milenium (2000). Pada saat itu, para pemimpin dunia memutuskan untuk "tidak mengesampingkan upaya untuk mempromosikan demokrasi dan memperkuat peran Negara dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan sebagai hal yang fundamental di seluruh dunia, termasuk hak untuk pembangunan. Mereka menyepakati sebuah konsensus bahwa peningkatkan kualitas institusi, proses demokrasi dan membuat manajemen yang tepat atas peran negara dan masyarakat sipil di dunia yang semakin mengglobal perlu inspirasi, upaya dan kekuatan nasional untuk mengurangi kemiskinan, mempertahankan lingkungan dan pembangunan manusia "(UNDP 2008)
Reformasi Negara di Amerika Latin
Rekomendasi pembangunan tahun 1980-an difokuskan pada mengurangi beban negara dan menempatkan mekanisme pasar sebagai penjamin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam dekade berikutnya justru dirasakan pentingnya kebutuhan untuk memperkuat kapasitas negara dan lembaga-lembaga tertentu untuk pembangunan. Namun, rekomendasi-rekomendasi ini tidak memiliki hasil yang diharapkan dan reformasi negara masih merupakan isu yang masih mengambang di Amerika Latin.
Pertanyaan besar untuk diskusi adalah mengapa tidak terwujud reformasi negara di Amerika Latin. Berikut adalah beberapa pemikiran untuk menjawab pertanyaan itu:
Pertama, aspek sentral yang layak disebut adalah tidak adanya pemikiran sendiri atau asli dari dan di Amerika Latin. Pada dekada 1950-an dan 1960-an, Amerika Latin mampu mempromosikan kegiatan pusat pemikiran dan mengembangkan teorinya sendiri. Negara dipahami sebagai instrumen pembangunan dan di atas wadah negara ini perlu diangkat pemikiran perubahan sosial dalam hubungannya dengan kekuasaan yang dimiliki negara. Ide-ide Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes, dan ide strukturalis Amerika Latin mendapat tempat yang penting dalam masyarakat. Beberapa dari mereka yang berpartisipasi dalam gerakan ini adalah Celso Furtado, Ignacio Rangel, Given Rosentein-Rodan, Arthur Lewis, Ragnar Nurkse, Gunnar Myrdal, Raul Prebisch, Hans Singer, Albert Hirschman.
Selama dekada 1980-an dengan munculnya krisis utang dan ketidakstabilan makroekonomi, ide-ide asing mulai diadopsi dengan munculnya Konsensus Washington. Selama decade 1990-an peran negara mendapat tempat yang utama, karena kegagalan reformasi dekade sebelumnya dan keberhasilan negara-negara Asia Tenggara dalam proses pembangunan. Namun demikian mayoritas akademisi Amerika Latin gagal membangun pemikiran mereka sendiri untuk mempelajari secara khusus situasi negara di wilayah ini dan mencari cara untuk mengurangi ketegangan, dengan membuat agenda negara yang perlu untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan tata pemerintahan.
Kedua: rencana reformasi negara yang telah dirancang masih sejauh logika instrumental, dan terlepas dari reformasi politik dan sosial atau struktur kekuasaan yang menjadi bagian dari peran negara. Reformasi negara dan reformasi administrasi publik adalah sebuah instrumen strategi pembangunan, yang harus didefinisikan oleh aktor politik yang mampu menyelesaikan konflik, membangun konsensus dan menetapkan tujuan-tujuan kolektif sebuah negara. Tak bisa dipungkiri bahwa konsep pembangunan telah diperluas sebagai sebuah síntesis sisi ekonomi, sosial, politik dan ekologi. Namun, transformasi ini tidak diikuti oleh transformasi negara. Reformasi hanya terjadi pada perubahan, pengaturan administrasi, proses dan prosedur, tanpa menganalisis mengapa dan untuk siapa reformasi negara itu dilakukan.
Dalam istilah yang lebih konkret, transformasi negara tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan prinsip-prinsip pemerintahan dan pembangunan kelembagaan, tetapi membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang fungsi atau peran negara di Amerika Latin. Di sini diasumsikan bahwa pentingnya politik dalam pemeliharaan, pembentukan dan perubahan lembaga yang menentukan kemampuan negara, untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Untuk mencapai pembangunan diperlukan negara yang mampu, tapi proses ini sangat bergantung pada proses politik di setiap negara.
Oleh karena itu, perlu untuk menganalisis peran negara dalam konteks yang lebih luas dalam interaksinya dengan fenomena sosial dan politik, termasuk kehadiran para pemimpin sosial dan politik yang membentuk organisasi aparatur negara dan hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Karena itu perlu untuk menggunakan kerangka kerja analitis dan teoritis baru yang memberikan wawasan yang lebih baik dalam proses-proses politik dan cara konfigurasi kelembagaan tertentu yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kualitas kebijakan publik. Yang penting adalah mengenali bahwa aturan yang menentukan hubungan antara negara, pasar dan masyarakat berfungsi dan ini pasti berbeda antara negara-negara di Eropa, di Asia dan Amerika Latin.
Ketiga: Cengkeraman kapital sangat kuat di wilayah ini. Harus diakui bahwa sebuah organisasi bisnis internasional tidak akan pernah berinvestasi untuk karya karitatif atau tidak mendapat keuntungan. Namanya juga bisnis karena itu orientasi keuntungan selalu menjadi tujuan utama dalam semua sepak terjang mereka. Di Amerika Latin peran mereka selama berabad-abad menimbulkan kesenjangan sosial: sebagian masyarakat diuntungkan dan sebagian masyarakat dimiskinkan atau menjadi korban.
Dalam dunia globalisasi adalah tidak mungkin suatu negara menutup diri dari peran asing, misalnya peran organisasi-organisasi bisnis internasional, IMF dan Bank Dunia. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua negara di Amerika Latin memiliki relasi dengan organisasi-organisasi ini. Tanggapan politikus di Amerika Latin terhadap peran organisasi bisnis internasional yang merambah sampai pada pengambilan keputusan politik dalam sebuah negara juga bermacam-macam. Beberapa negara melihat pentingnya peran organisasi-organisasi bisnis internasional untuk pembangunan di wilayah ini. Karena merasa dibutuhkan biasanya organisasi-organisasi bisnis internasional ini mampu mendikte keputusan politik sebuah negara. Sebagai organisasi bisnis yang jelas mereka ingin meraup keuntungan dalam relasinya dengan sebuah negara. Biasanya elite-elite politik mereka kuasai sehingga mereka dapat dengan leluasa mengambil keputusan politik yang bisa menguntungkan bisnis mereka. Bahkan tidak jarang mereka mendukung sebuah partai politik tertentu untuk melanggengkan aksi bisnis mereka di wilayah ini.
Peran organisasi bisnis internasional yang tidak bisa dikontrol oleh negara di satu pihak menimbulkan konflik sosial dalam kehidupan bernegara. Kelompok elite aktor-aktor politik di sebuah negara menjadi kaya dan masyarakat semakin miskin. Bahkan semua aspek kehidupan bangsa dikontrol oleh organisasi bisnis internasional. Mulai dari kebutuhan dasar seperti air minum, gas, sabun, transportasi, pasar dll semuanya diatur oleh organisasi ini. Di Chile misalnya mereka merebak sampai dunia pendidikan. Institusi pendidikan digadai sehingga mahasiswa Chile terus memberontak sampai sekarang ini karena biaya pendidikan yang tinggi. Di Peru, semua konsesi pertambangan menguntungkan kelompok elite tertentu yang dengan seenaknya menindas rasa keadilan dan perdamaian masyarakat. Masyarakat Conga yang sudah hidup bertahun-tahun di wilayah mereka dipaksa untuk pergi dari tempat tinggal mereka. Merasa tidak ditolong oleh pemerintah mereka memberontak terhadap proyek pertambangan di wilayah mereka. Di Bolivia proyek jalan raya terusan Bolivia-Brasil yang melewati tempat tinggal masyarakat asli (indígena) ditolak mentah-mentah oleh masyarakat karena tidak menghargai pikiran masyarakat setempat. Sadar atau tidak sadar organisasi bisnis internasional lewat berbagai topengnya telah menjadi monster bagi masyarakat.
Persoalannya pada dasarnya adalah konsep pembangunan seperti apa yang dimiliki oleh setiap negara di Amerika Latin? Pembangunan yang dikendalikan oleh organisasi bisnis internasional dengan topeng negara atau pembangunan yang sesuai dengan konteks dan kemauan masyarakat yang diamanatkan ke negara? Di Conga Peru misalnya, pemerintah sangat membutuhkan organisasi bisnis internasional untuk mengeruk sumber daya alam pertambangannya yang begitu melimpah di daerah ini, untuk meningkatkan PIBnya, sehingga perekonomian Peru menjadi yang terbaik di Amerika Latin sekarang ini. Sementara masyarakat mengatakan bahwa kami tidak butuh emas, kami butuh air. Jumlah masyarakat miskin di daerah yang kaya emas ini jauh lebih banyak sebanyak 54% dari total masyarakat, 14% di antaranya dikategorikan miskin ekstrim. Di Chile juga demikian, negara merasa bahwa kalau pendidikan diserahkan kepada organisasi-organisasi bisnis internasional maka mutu pendidikan akan semakin baik. Tetapi mereka lupa bahwa salah satu peran negara adalah menolong semua masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan, yang menjadi korban kebijakan pemerintah ini. Mereka juga harus diberi kesempatan dalam dunia pendidikan. Hak untuk mendapat pendidikan yang layak bagi semua anak bangsa tidak mendapat tempat di Chile. Karena itu masyarakat terutama mahasiswa memberontak.
Yang jelas peran kapital lewat organisasi-organisasi bisnis internasional dalam berbagai topengnya berkeliaran mencari mangsanya di Amerika Latin. Para negarawan sudah melihat aspek negatif dari proses kapitalismenya negara di kawasan ini. Tidak mengherankan kelompok-kelompok beraliran kiri tengah mulai mendapat tempat di wilayah ini, karena mereka “dipercaya” bisa mengayomi suara masyarakat yang tidak didengarkan oleh negara sebelumnya. Namun sejauh mana para negarawan ini bisa menjadi pahlawan bagi masyarakatnya, sangat ditentukan oleh hubungan mereka dengan “mammon” /capital. Suka atau tidak suka kapital memiliki peran kuat di wilayah ini. Butuh seorang negarawan sejati yang bisa mengalahkan kemauan kapital yang licik dan ganas.
Benny Kalakoe
Sumber:
1. Banco Interamericano de Desarrollo:
2. Banco Mundial: www.worldbank.org
3. Cómisión Económica para América Latina:
4. Fondo Monetario Internacional:
5. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo:
6. Banco Interamericano de Desarrollo (BID): La política de las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina, Informe 2006, BID, Washington, D.C., 2006.
7. Fundación Friedrich Ebert: Conferencia: «Reforma del FMI: una perspectiva latinoamericana», Buenos Aires, 5 de octubre de 2007.
8. Banco Interamericano de Desarrollo (BID): La política de las políticas públicas. Progreso económico y social en América Latina, Informe 2006, BID, Washington, D.C., 2006.
9. Cepal: Panorama social de América Latina, Cepal, Santiago de Chile, 2007.
10. Oszlak, O. y Gantman, E.: «La agenda estatal y sus tensiones: gobernabilidad, desarrollo y equidad» en Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies vol. XXXVII Nº 1, 2007, pp. 83-113.
11. PNUD: Objetivos de desarrollo del milenio, Nueva York, 2008.
Posted in: 
0 comments:
Post a Comment