AMERIKA SERIKAT: KEKUATAN KORPORASI DAN PEMILIHAN UMUM DI USA

Pemilihan umum merupakan salah satu cara berdemokrasi. Namun demikian pemilihan umum yang demokratis ini sering dibatasi oleh berbagai kepentingan di dalamnya misalnya kepentingan para korporasi. Biaya kampanye para calon anggota legislatif atau calon pemimpin sering menjadi penghalang dalam merayakan demokrasi ini secara bersih dan sehat. Walaupun ada berbagai peraturan hukum yang mengatur biaya kampanye ini, namun perusahaan-perusahaan ini, dengan berbagai cara, mampu mempengaruhi para calon dengan dukungan dana mereka untuk kepentingan mereka. Hal inilah yang menjadi masalah utama dalam pemilihan di Amerika Serikat sekarang ini juga.

Dalam satu dekade terakhir masyarakat Amerika Serikat sudah gerah dan marah karena situasi ekonomi yang stagnan dan jutaan orang tidak memiliki pekerjaan. Situasi ini menjadi semakin menarik menjelang pemilihan umum presiden 2012. Janji-janji emas Obama tahun 2008 telah hilang. Aliran kanan melihat Obama sangat boros dan membuat peraturan pemerintah yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dan kebebasan individu. Dari aliran kiri, kaum progresif melihatnya sebagai seorang pemimpin yang penuh dengan keraguan: dengan cepat menarik kembali program stimulus ekonomi yang diperlukan untuk menghidupkan kembali perekonomian bangsa Amerika Serikat; membatalkan dengan mudah program jaminan (asuransi) sosial yang dimotori oleh pemerintah bagi jutaan orang AS yang tidak bisa membayar jaminan (asuransi) kesehatan pribadi; meneruskan program pendudukan di Afganistan.

Dibalik semuanya itu, masalah penting yang dihadapi oleh Obama sesungguhnya adalah ketidakmampuannya untuk menghentikan atau melemahkan kekuatan politik yang datang dari korporasi-korporasi besar dan segelintir masyarakat super kaya di Amerika Serikat. Korporasi dan segilintir orang superkaya ini menghabiskan jutaan dólar untuk: menghalangi program jaminan sosial yang sudah dibuat oleh kaum progresif sejak tahun 1960an; menghalangi atau menghilangkan hukum tentang udara dan air bersih; melindungi bank dan sektor finansial dari campur tangan pemerintah; menurunkan pajak yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan besar. Kekuatan mereka saat ini semakin besar karena keputusan Mahkamah Agung yang mengijinkan perusahaan-perusahan besar dan kaum superkaya menginvestasikan jutaan dolah dalam biaya kampanye. Dalam pemilihan tahun 2010 banyak anggota legislatif, kongres dan senat baru, yang dengan kekuasaan yang dimilikinya akhirnya menghalangi semua agenda kaum progresif. Kaum korporasi dan kaya ini juga berhasil menolak upaya Kongres dan Obama untuk membatasi kekuasaan mereka dalam memberlakukan undang-undang pengungkapan ke publik semua pengeluaran atau biaya politik (termasuk dalam kampanye). Sekarang ini mereka berusaha melakukan kampanye nasional untuk menolak jutaaan hak pilih anak muda, kaum imigran (baik yang baru ataupun lama), yang adalah basis pendukung kaum progresif.

Di Amerika serikat media massa berada di tangan swasta. Para calon atau partai politik harus membayar media massa untuk mempromosikan calon atau pandangan partai politik mereka. Karena itu mereka harus menggalang dana supaya mereka berhasil dikenal oleh masyarakat. Setelah skandal Watergate tahun 1970-an, Amerika Serikat mengadopsi sistem penggunaan dana publik untuk membayar pemilihan presiden. Di sini biaya kampanye mereka dibatasi. Sistem ini berjalan dengan baik beberapa saat. Tetapi sejak tahun 2008, kampanye presiden boleh mendapat dana kampanye dari perusahaan-perusahaan swasta. Tahun itu Obama menjadi salah satu penggalang dana yang paling efektif, yang berhasil mengumpulkan dana sekitar US$ 750 juta dari individu dan kelompok-kelompok pendukungnya. Ia menjadi salah satu calon pertama yang menolak penggunaan dana publik untuk kampanye presiden. Sekarang lawannya dari Partai Republik melakukan hal yang sama pada pemilihan tahun 2012.

Kekuatan politik korporasi dan kaum kaya sudah bisa mempengaruhi keputusan Mahkamah Agung. Tahun 2010 misalnya, keputusan pengadilan menguntungkan kelompok Citizens United, yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di AS memiliki hak untuk menggunakan uangnya dalam bidang biaya politik dan itu dilindungi oleh UU Amerika Serikat. Keputusan itu mencabut batasan biaya politik perusahaan yang telah berlaku puluhan tahun. Tidak mengherankan korporasi bisnis seperti Kamar Dagang AS dan perusahaan multinacional seperti Exxon Mobil, perusahaan tembakau dan makanan Altria, dan juga Koch Industries menginvestasikan ratusan juta dolar dalam pemilihan anggota parlemen tahun 2010. Kontribusi mereka ini terwujud dalam bentuk komite-komite politik yang bukan merupakan bagian dari partai politik, dan mereka ini diijinkan untuk menyembunyikan identitas mereka dalam memberikan bantuan. Hukum di AS melarang kontribusi langsung dari perusahaan kepada calon, tetapi sumbangan mereka yang tak terhingga besarnya bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok baru tersebut. Uang-uang tersebut membantu anggota kongres baru dan senator baru berusaha untuk menghalangi semua agenda politik Obama.

Perusahaan-perusahaan besar ini memiliki kekuatan yang sangat besar di AS. Mereka mempekerjakan ribuan pelobi, termasuk diantaranya adalah anggota kongres yang baru atau petugas senior di Angkatan Bersenjata untuk bekerja atas nama korporasi-korporasi tersebut di Washington atau ibu kota negara bagian. Mereka tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan jutaan dólar bagi kampanye politik. Kasus menangnya Citizens United secara dramatis memperluas pengaruh korporasi dalam proses demokrasi di AS. Dana dari perusahaan-perusahaan besar ini menjadi sumber dana baru bagi para politikus yang pada gilirannya melalui kekuasaan yang dimilikinya harus membayar budi baik para perusahaan pendukungnya. Kelompok-kelompok bentukan korporasi ini bermunculan menjelang kampanye pemilihan presiden 2012 ini. Mahkamah Agung juga telah membatasi upaya beberapa negara begian untuk menciptakan cara yang berbeda dan lebih baik dalam hal biaya kampanye politik. Di Arizona dan Connecticut misalnya, hukum "pemilihan yang adil" (fair elections) atau "pemilu yang bersih" (clean elections) sudah disetujui sejak dekada 1990-an. Mahkamah Agung kemudian menghapus semua hukum ini.

Pada tingkat nasional, kaum progresif membuat draft UU yang disebut “Fair Elections Now Act”. UU ini bisa menghindari batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Namun UU ini nampaknya sulit untuk dipraktekkan. Karena itu kaum progresif mencari cara lain untuk menghalangi kekuatan korporasi dalam bidang politik. Pada dasarnya peraturan-peraturan negara bagian menyadari aturan hukum yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi dukungan mereka dalam biaya politik. Hasil jajak pendapat di beberapa negara bagian juga menunjukkan bahwa masyarakat umum menolak dukungan dana dari berbagai perusahaan besar dalam percaturan politik Amerika Serikat. Masalahnya adalah bagaimana mereka bisa menerjemahkan dukungan masyarakat besar ini dalam sebuah peraturan hukum yang bisa mengatasi interes ekonomi yang juga mereka hadapi.