BOLIVIA: PEMILIHAN UMUM BAGI PARA HAKIM

Tanggal 16 Oktober lalu terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Bolivia: masyarakat Bolivia melakukan pemilihan umum langsung terhadap 56 hakim yang nantinya akan menjadi bagian dari Kekuatan Pengadilan di Bolivia. Dalam sebuah pemilihan yang berlangsung aman dan tertib tersebut, 5,2 juta penduduk Bolivia melakukan pemilihan terhadap 115 calon hakim tetap dan pengganti untuk Hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Konstitusional, Pengadilan Agroambiental dan Dewan Hakim.

Pemilihan umum bagi hakim pengadilan, merupakan hasil dari Konstitusi Politik Negara Plurinasional Bolivia yang didorong oleh inisiatif Evo Morales tahun 2009 yang kemudian diterima masyarakat. Sistem ini membuat perubahan dalam sistem yuridis-konstitusional Bolivia yang sudah bertahta sejak tahun 1976. Salah satu dari perubahan paling mendasar adalah definisi Negara yang baru. Berdasarkan artikel pertama dalam Kontitusi tersebut, Bolivia adalah negara plurinasional yang didirikan atas pluralisme politik, ekonomi, hukum, kebudayaan dan bahasa. Konsep pluralisme yuridis ditransformasikan dalam perubahan fundamental di bidang Sistem Pengadilan negara Bolivia. Sistem atau cara ini merupakan satu-satunya di dunia karena menfasilitasi masyarakat untuk memilih secara langsung kekuatan pengadilan negara. Negara-negara seperti Mexico, Amerika Serikat sudah mengenal cara ini, tetapi hanya untuk pengadilan tingkat rendah. Dengan demikian Bolivia menjadi salah satu negara di dunia yang sangat maju dalam regulasi Sistem Pengadilan dan merupakan salah satu contoh yang baik di kawasan Amerika Latin.

Berdasarkan teori politik berabad-abad, Kekuatan Legislatif dan Eksekutif saja yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan Kekuatan Pengadilan tidak bisa dijadikan obyek pemilihan masyarakat. Hakim, dengan segala kelemahannya, harus menunjukkan sikap bahwa dia menjunjung tinggi hukum dan dengan demikian dapat menerapkan apa yang disebut keadilan. Bolivia mengubah teori politik ini dalam sebuah praksis hukum yang nampaknya tidak mendapat perhatian banyak negara. Karena ada bahaya bahwa kekuatan pengadilan akan dipolitisasi dan bahaya bahwa calon hakim tersebut dipilih oleh simpati masyarakat dan bukan karena kualitas riil. Namun demikian harus disadari bahwa para calon hakim dalam proses pemilihan di Bolivia ini tidak melakukan kampanye dan partai politik tidak bisa menyatakan dukungan mereka. Hanya melalui KPU para calon hakim bisa mendapat dukungan dari masyarakat.

Diharapkan bahwa dengan sistem yang baru ini, kredibilitas Kekuatan Pengadilan di Bolivia semakin ditingkatkan. Karena selama ini, sistem Pengadilan Bolivia mendapat penolakan dari masyarakat terutama karena kelambanan kerja pengadilan, terdapatnya “keistimewaan” bagi orang-orang tertentu, kurangnya penghormatan akan nilai-nilai atau martabat masyarakat karena sering terjadi diskriminasi, khususnya bagi masyarakat indígenas (adat atau asli). Dengan sistem baru ini, diharapkan hakim tidak hanya dituntut dengan kualitas yang baik tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat apa yang mereka putuskan. Perubahan sistem pada dasarnya bertujuan untuk mengeliminasi rasisme, impunitas (kekebalan hukum), diskriminasi dan pemerasan dalam pengadilan di Bolivia.

Akhir Oktober lalu, hasil pemilihan langsung ini mulai dilihat. Masyarakat yang memilih untuk tidak memilih sebanyak 16%. Tetapi perhatian yang sangat besar terjadi pada banyaknya suara yang tidak syah yang melebihi apa yang diprediksikan. Berdasarkan laporan KPU, surat tidak syah hampir mencapai 50%. Dalam kasus hakim buat Pengadilan Agroambiental, Pengadilan Konstitusional dan Dewan Hakim, suara-suara yang syah terjadi di daerah pemilihan La Paz, Oruro, Potosi dan Cochabamba dan surat suara tidak syah hampir di semua provinsi diluar wilayah tersebut. Sementara untuk surat suara bagi Hakim Pengadilan Tinggi: jumlah surat suara tidak syah jauh dari yang diharapkan karena itu akan dilakukan pemilihan ulang.

Hasil pemilihan ini menimbulkan pertanyaan besar, tidak hanya legitimasi calon hakim, melainkan juga proses pemilihan itu sendiri. Sebagian besar partai politik oposisi tidak menghargai proses pemilihan ini karena ini merupakan bagian dari kampanya Evo Morales. Namun demikian, hal yang penting dari pemilihan pada tanggal 16 Oktober 2011 bukan soal dukungan atau tidak dari partai politik oposisi melainkan bagaimana praksis terhadap Kontitusi Baru di Bolivia dijalankan di masyarakat. Karena itu tidak penting untuk membicarakan kemenangan partai oposisi atau kekalahan partai pemerintah.

Komunitas Internasional misalnya mengungkapkan dukungan bahkan hadir sebagai saksi dalam proses pemilihan ini. OEA (Organisasi Negara-Negara Amerika) mendukung sistem yang dilakukan oleh Bolivia. Demikian juga UNASUR yang hadir dalam proses tersebut menyatakan bahwa yang paling penting dari proses pemilihan ini adalah bahwa proses pemilihan ini merupakan hasil dari sebuah produk hukum. Sementara wakil PBB dalam bidang HAM di Bolivia menyatakan bahwa ini adalah kemajuan baru dalam menghargai hak-hak asasi manusia. Yang jelas proses pemilihan hakim di Bolivia merupakan sebuah lompatan besar dalam sistem politik di dunia. Sistem yang dibuat oleh Bolivia merupakan sebuah inovasi bari dalam dunia modern. Terlepas dari hasilnya yang tidak memuaskan karena konteks politik di Bolivia, pemilihan umum bagi para hakim di Bolivia patut menjadi contoh bagi negara-negara lain.

Posted in: BOLIVIA: PEMILIHAN UMUM BAGI PARA HAKIM